Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Indonesia Minta Pemerintah Setop PSBB

Mayoritas masyarakat Indonesia meminta pemerintah segera menghentikan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Indonesia Minta Pemerintah Setop PSBB
(Tribunnews.com/ Rizal Bomantama)
Djayadi Hanan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia meminta pemerintah segera menghentikan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Demikian terlihat dari temuan survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Tercatat, ada 57 persen responden yang meminta pemerintah menghentikan kebijakan PSBB.

"Mayoritas 57,1 persen merasa PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera jalan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya, Minggu (18/7/2021).

Ia menuturkan hanya 38,8 persen responden yang menilai sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran virus Covid-19 bisa diatasi.

Sedangkan, 4,1 persen responden memilih tidak menjawab.

Baca juga: Sukseskan Penanganan Covid-19, Ikatan Istri Partai Golkar Gelar Vaksinasi Bagi Masyarakat Umum

Berita Rekomendasi

"Jadi ini persoalan antara ekonomi dan kesehatan," katanya.

Sebagai catatan, survei LSI menggunakan metode survei simple random sampling dengan margin of eror +/- 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun sampel dari survei ini berjumlah 1.200 responden

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Sebaliknya, survei digelar pada 20-25 Juni 2021 lalu.

Genjot vaksinasi di tiga provinsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Banten menjadi prioritas untuk mengejar herd immunity.

Tiga provinsi tersebut menurutnya perlu diprioritaskan karena tingkat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di tiga wilayah tersebut tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat Ratas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka pada Jumat (16/7/2021) dalam unggahan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas