Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Tina Toon Minta Pemprov DKI Jakarta Kaji Ulang Usulan Revisi Perda Covid-19

Agustina Hermanto alias Tina Toon tak setuju pencantuman sanksi denda pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Tina Toon Minta Pemprov DKI Jakarta Kaji Ulang Usulan Revisi Perda Covid-19
Wartakota/Angga Bhagya Nugraha
Anggota DPRD DKI Jakarta Terpilih 2019-2024 Agustina Hermanto atau yang karab disapa Tina Toon, saat ditemui di ruang kerja Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/8/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Agustina Hermanto alias Tina Toon tak setuju pencantuman sanksi denda pidana pada revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Tina Toon tak sependapat dengan Pemprov DKI yang ingin memberi efek jera lewat pemidanaan kepada pelanggar protokol kesehatan.

Sanksi denda juga dinilai tak elok diberlakukan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang melemah.

"Pendekatan pidana, denda, saya menolak karena di saat kondisi kita seperti ini sangat tidak elok dan juga tidak humanis untuk kita menghukum. Saudara kita yang memang melanggar juga terkadang karena masalah perut, karena tidak bisa bekerja seperti biasa, tidak mendapat pendapatan," kata Tina kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Ia meminta Pemprov DKI mengkaji ulang usulan revisi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini.

Baca juga: Tim LaporCovid-19 Menduga Angka Kematian Pasien Covid-19 di Luar Faskes Jauh Lebih Tinggi

Tina menilai sanksi kerja sosial bagi pelanggaran masker bisa terus diterapkan.

Hanya, masa hukumannya ditambah hingga beberapa jam.

Sebagai contoh, mereka yang melanggar kesalahan secara berulang dapat disanksi menjadi petugas PPSU sementara tanpa dibayar.

"Mohon dikaji kembali. Mungkin ke depannya, sanksi denda atau kerja sosial. Sekarang kerja sosial hanya beberapa jam. Mungkin bisa ditambahkan kerja sosial yang lebih lama. Misalnya, jadi petugas PPSU sementara, seperti itu, tanpa dibayar karena kesalahan berulang, misal tidak memakai masker dan lain - lain," ungkap Tina.

Baca juga: Positif Covid-19, Ibunda Amanda Manopo Punya Komorbid Diabetes

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas