JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bercerita peran Kantor Staf Presiden (KSP) dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

Moeldoko menerangkan tugas pertama KSP adalah memastikan bahwa program atau Proyek Strategis Nasional tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

Jika ada hambatan di lapangan, KSP berperan untuk membantu menyelesaikan persoalan. Misalnya, persoalan tanah atau persoalan koordinasi antar kementerian. Di tengah pandemi Covid-19, ucap Moeldoko, KSP lebih berperan dalam mengatur komunikasi politik dan publik.

"Supaya masyarakat bisa memahami. Karena disinformasi sungguh luar biasa. Berita yang salah berulang-ulang jadi seolah benar. Tugas kami meluruskannya," ujar Moeldoko dala, bincang-bincang khusus kepada Tribun Network, Rabu (28/7).

Baca juga: Pengelolaan Limbah Medis Covid, Rp 1,3 Triliun akan Digelontorkan

Disampaikan Moeldoko saat berdialog dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dan Manager Pemberitaan Tribun Network Rachmat Hidayat. Dialog diikuti oleh jajaran Pemimpin Redaksi Jaringan Tribun Network.

Di kesempatan itu, Moeldoko berujar, tidak mudah menyampaikan informasi ke masyarakat. Karena informasi itu, bisa saja jadi bias ketika ada hoaks yang berseliweran di dunia maya.

"Karena itu kami membuka kantor KSP selebar-lebarnya agar terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dan kantor kepresidenan," imbuh Moeldoko.

Biasanya, lanjut dia, komunitas atau asosiasi datang ke KSP untuk menyampaikan keluhab mereka. Moeldoko pun akan menyampaikan ke Istana jika memang persoalan tersebut, harus didengar langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Wisma Kopo Prioritas Tempat Isoman Anggota DPR RI yang Terpapar Covid-19

"Mereka menyampaikan keluhan, kadang marah di sini, kami mendengarkan saja. Karena KSP tempat terakhir pengaduan. Itu lah peran-peran yang kami jalankan. Bagaimana kami ingin mendekatkan masyarakat dengan Istana. Apa yang saya dengarkan, catat, kalau Presiden perlu mendengarkan, kami sampaikan," katanya.

Berikut wawancara khusus Tribun Network bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko:

Apa peran KSP terkait upaya pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19?

Secara umum, tugas pertama memastikan bahwa program atau Proyek Strategis Nasional tersampaikan dengan baik. Kalau ada hambatan di lapangan, kita yang membantu menyelesaikan.

Misal persoalan tanah, atau persoalan lintas koordinasi antar kementerian dan kelembagaan kita ikut membantu. Sehingga bisa berjalan sesuai.

Baca juga: Kisah Abdulism Kampung Inggris, Guru Bahasa yang Dicintai Netizen Itu Berpulang karena Covid-19

Berikutnya komunikasi politik dan publik, supaya masyarakat memahami. Karena disinformasi sungguh luar biasa. Berita yang salah berulang-ulang jadi seolah benar. Tugas kami meluruskannya.

Tugas lain gimana persoalan komunikasi, itu mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Pak Jokowi punya program tentang bagaimana gaya bekerja dengan pendekatan melayani. Pak Presiden concern bagaimana birokrasi bisa melayani.

Kami membuka kantor KSP selebar-lebarnya agar terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dan kantor kepresidenan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk Hancurkan Limbah Medis Covid-19

Biasanya komunitas, asosiasi datang ke kantor kami. Mereka menyampaikan keluhan, kadang marah di sini, kami mendengarkan saja. Karena KSP tempat terakhir pengaduan. Setidaknya kami menyampaikan kepada lembaga terkait.

Itu lah peran-peran yang kami jalankan. Bagaimana kami ingin mendekatkan masyarakat dengan Istana. Apa yang saya dengarkan, catat, kalau Presiden perlu mendengarkan, kami sampaikan.

Kabinet kita dinilai tidak kompak menghadapi Covid-19?

Sebenarnya bukan itu. Kalau soal penanganan Covid-19 itu, hampir tiap Minggu 2-3 kali Presiden rapat terbatas.

Memonitor dan evaluasi langkah menteri. Lalu Presiden membuat keputusan. Itu langsung presiden. Kenapa tidak mudah dipahami, bahwa persoalan Covid semua kepala negara tidak ada yang siap.

Sehingga memang orang di luar melihatnya seolah penanganan tidak terkoordinasi dan harmonis. Covid ini persoalan kayak balon, pencet di sini problem di sana. Negara kita luas, mobilitas tinggi. Tidak bisa kita apple to apple dengan Singapura.

Kelompok menengah ke atas mungkin oke, tapi masyarakat di bawah kalau ditutup bagaimana. Ini memang problema tidak mudah. Karena itu presiden mengambil jalan tengah. Begitu Covid naik, ekonomi direm.

Kenapa presiden sidak langsung ke apotek?

Itu seorang panglima. Harus memastikan bahwa apa yang terjadi di lapangan benar-benar diketahui dengan baik. Untuk memastikan berjalan di bawah. Biasanya orang ada tipe-tipe Kodamar, Komando dari kamar. Pak Presiden paham betul persoalan di lapangan. Dibawa ke meja rapat terbatas.

Hasilnya apa ada impactnya?

Ada keluhan PB Pharmacy, kami kesulitan impor obat. Karena persoalan transportasi. Karena ada pembatasan.

Apa yang dilakukan presiden, Panglima TNI siapkan transportasi udara. Karena presiden paham betul di lapangan tidak obat. Kalau Presiden tidak tahu situasi belum tentu kan.

Ada orang mengambil keuntungan, penimbunan bahkan jual harga tinggi apa solusinya?

Pendekatan law enforcement, kepolisian sudah membentuk gugus tugas untuk mengecek di lapangan. Yang menimbun ditindak. Kita mengenali persoalan, dilema di lapangan. Ini sudah dibahas sidang kabinet.

Harga Eceran Tertinggi. Begitu ditemukan, distributor ada dua pilihan, jual murah rugi, kalau tidak dijual murah, barang akan lumpuh. Sehingga obat dikembalikan. Untuk itu presiden sudah menegaskan, hati-hati operasi untuk melihat di lapangan supaya betul-betul tidak merusak rantai distribusi.

Presiden mengingatkan hati-hati ke apotek, mulai gerah karena banyak sekali melakukan operasi dari BP POM, aparat keamanan, sehingga apotek-apotek pada gelisah. Ini dibahas dengan baik di ratas. Yang ingin kita jalankan adalah bagaimana situasi ini tidak digunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Kalau masih ada yang bandel apa boleh buat.

Varian baru Delta, pemerintah melarang orang mudik, apa di kabinet terjadi tarik menarik terkait PPKM?

Bukan tarik menarik. Kita melihat perkembangan day by day tentang grafik. Jadi begitu kita naik, kebijakan PPKM Darurat. Padahal case sudah naik, kalau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan untuk covid ini memang sebuah dilema yang tidak mudah untuk siapapun. Bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk masyarakat.

Jawa-Bali kenapa diserahkan ke Menko Marves?

Sebenarnya begini, secara nasional kan sudah ditutup. Ujug-ujug ada case baru situasi yang mengkhawatirkan di Jawa. Sama di MIliter begitu, ketika operasi ada case, langsung membuat task force baru untuk  mengatasi case. Sama.

Pak Luhut pernah memegang itu. Sehingga akan lebih mudah karena beliau secara substansi memahami perkembangan covid, secara komando beliau juga punya pengalaman matang untuk pengendalian. (tribun network/denis destryawan)