Diketahui, anggaran yang dialokasikan untuk menyediakan fasilitas hotel itu berasal dari dana yang bersifat kontingensi.

Misalnya anggaran kunjungan kerja luar negeri anggota DPR yang tidak terpakai selama masa pandemi Covid-19.

Yandri menyarankan jika ada refocusing anggaran, lebih baik diperuntukan untuk masyarakat.

"Seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, atau untuk bantuan yang lain yang langsung kepada masyarakat," ujar Waketum PAN itu.

Tidak Menolong

Tanggapan lain datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta.

PHRI melihat kebijakan hotel untuk isoman tidak berdampak besar terhadap kinerja perhotelan yang saat ini tertekan pandemi Covid-19.

"Tidak akan menolong banyak lah, tidak semua anggota DPR yang isoman, kalau jumlah anggota 500-an, paling hanya 50 orang yang isoman," ujar Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).

Menurut Sutrisno, jumlah hotel yang ada di DKI Jakarta saat ini sebanyak 990 unit, dan misalnya satu hotel tersedia 100 kamar, maka jumlahnya mencapai 99 ribu kamar.

"Jadi mestinya bukan hanya anggota DPR, tapi dibuka untuk yang lebih luas, masyarakat. Jadi hotel yang ikut lebih banyak," tuturnya.

Sutrisno pun mengaku, hingga saat ini belum mengetahui berapa hotel yang telah bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal DPR untuk melayani anggota dewan isolasi mandiri.

"Belum tahu saya yang sudah kerja sama, saya juga baru tahu ini," ucap Sutrisno. (Tribun Network/Chaerul Umam/Vincentius Jyestha/Seno Kumbodo/sam)