Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai 43 Persen, Ini Sebarannya
Pemerintah telah melakukan penyesuaian yang cukup kuat di awal Juli, khususnya saat menghadapi PPKM level 4 dan level 3 di beberapa daerah
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, pandemi Covid-19 tidak akan menghalangi Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan terus bertumbuh.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, APBN akan terus bekerja keras untuk menopang ekonomi Indonesia agar tangguh bertahan di tengah tekanan dampak Covid-19 melalui berbagai alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, vaksinasi, serta program pemulihan ekonomi nasional.
"Program PEN akan terus menjadi instrumen penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Realisasi PEN 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 mencapai Rp 320,35 triliun atau 43 persen dari pagu Rp 744,77 triliun," ujarnya, Rabu (18/8/2021).
Menurutnya, pemerintah melakukan penyesuaian yang cukup kuat di awal Juli, khususnya saat menghadapi PPKM level 4 dan level 3 di beberapa daerah.
"Kita lihat bagaimana kita perkuat pagu untuk kesehatan dan perlindungan sosial.
Baca juga: Ekonom Indef: Dana Perlindungan Sosial Rp 427,5 Triliun Rawan Dikorupsi
Sementara di sisi lain insentif usaha juga tetap kuat dan pemanfaatannya relatif sangat efektif, banyak sektor-sektor usaha yang menggunakan insentif yang kita tawarkan,” katanya.
Lebih rinci, Febrio menjelaskan, realisasi anggaran bidang kesehatan mencapai Rp 76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu 2021.
Anggaran bidang kesehatan ini dimanfaatkan di antaranya untuk diagnostic testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian, serta pengadaan obat dan APD.
Kemudian, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Selanjutnya, di bidang perlindungan sosial, realisasi anggarannya mencapai Rp 97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu dengan berbagai manfaat.
Di antaranya PKH untuk 9,9 juta KPM, kartu sembako untuk 16 juta KPM, BST untuk 10 juta KPM dan BLT Desa untuk 5,5 juta KPM.
Lalu, kartu pra kerja untuk 2,82 juta orang, bantuan kuota internet untuk 35,95 juta penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, dan BSU untuk 948 ribu penerima.
