TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai gagal dalam penanggulangan wabah Covid-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan.

Hal itu diserukan oleh Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari 11 Organisasi PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND.

Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Jefri Gultom mengatakan, pada semarak Kemerdekaan ke-76 RI, Presiden dengan tegas menyampaikan sambutannya bahwa pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah. 

Kondisi ini menjadikan setiap negara, khususnya Indonesia harus siap menghadapi dan mengelolanya. 

Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia dalam setahun terakhir ini membuat keadaan tidak baik-baik saja. Benteng kesehatan dihantam sedemikian rupa.

Ekonomi masyarakat merosot ke level terbawah terhitung 20 tahun terakhir ini. Ekonomi Indonesia turun kelas dari Upper Middle Income Country menjadi Lower Middle income Country dan pada gilirannya mendongkrak tingginya angka kemiskinan sosial, Sistem pendidikan tampak gamang dalam menyesuaikan dirinya.

Baca juga: Presiden Ungkap Penyebab Tingginya Angka Kematian Akibat Covid-19 di Jatim

Sementara itu, ranah politik seolah terkesan kocar-kacir dalan meresponinya. Kondisi ini tentu akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita Negara Maju. 

Indonesia tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19. Korban jiwa layaknya efek domino dari kebijakan politik yang sesungguhnya tidak terukur. 

Lebih jauh, keadaan semakin mencekam dengan adanya skema kebijakan serupa yang diusung berjilid-jilid tetapi tidak menjurus pada titik akhir yang jelas. Suatu keadaan yang memperihatinkan.

"Pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target. Lalu lintas komunikasi antara lembaga Negara yang amburadul. Korupsi bansos yang menggurita, dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius," seru Jefri dalam penyampaian sikap Kelompok Cipayung Plus di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Lebih lanjut, Jefri menyebut, hal ini mestinya dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas. 

Pada usia Republik Indonesia yang ke 76 tahun, Kelompok Cipayung Plus menyatukan diri untuk bersama-sama bergandengan tangan bergerak membantu pemerintah menyelesaikan pandemi ini. 

Berdasarkan perkembangan kondisi yang telah melalui pengkajian bersama di internal Kelompok Cipayung Plus dan berdasar kan filosofis kehadiran negara, bahwa negara diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, serta kembali pada konstitusi bahwa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan keadilan adalah hak setiap warga negara, dan negara melalui pemerintah harus bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak tersebut. 

Maka, selain gerakan bersama-sama untuk melakukan aksi sosial kemanusiaan, dengan ini Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari 11 Organisasi (PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND) menyuarakan sikap terkait kinerja Pemerintah dalam mengendalikan keadaan Pandemi Covid-19. 

Berikut peryataan sikap Kelompok Cipayung Plus yang dibacakan di di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/8/2021) ;

1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. 

2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, Pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19.

3. Pemerintah harus membuat — roadmap penanganan COVID-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan.

4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pembisnis yang Sangat rentan konflik kepentingan.

5. Membentuk Tim Khusus komunikasi penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif. 

6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial.

7. Segera gratiskan biaya test COVID-19, Obat-obatan, Vitamin, Oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya.

8. Segera Evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Pembiayaan Kuliah.

9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi.

10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya. 

11. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan mentransparansikan anggaran penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

12. Mendesak komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi. 

13. Menghimbau kepada seluruh kader dan anggota organisasi yang tergabung dalam kelompok CIPAYUNG PLUS untuk bersama sama melakukan pengawalan atas kinerja pemerinah dalam penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

14. Bersama-sama melakukan kerja-kerja gerakan sosial kemanusiaan, selama tidak merugikan masyarakat, organisasi, dan Negara.