TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pada pekan lalu memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga hari ini (23/08/2021).

Seperti diketahui, PPKM di Jawa Bali sebelumnya diperpanjang mulai tanggal dari tanggal 17 hingga 23 Agustus 2021. Sejumlah pelonggaran pun dilakukan oleh pemerintah bagi daerah berlevel 4.

Misalnya saja cakupan daerah uji coba pembukaan pusat perbelanjaan hingga kapasitas kunjungannya menjadi 50%. Selain itu pada pekan lalu kapasitas untuk tempat ibadah pun dinaikan menjadi 50%

Sementara itu PPKM luar Jawa Bali sebelumnya diperpanjang selama dua minggu mulai dari tanggal 9 hingga 23 Agustus.

Malam ini, keputusan perpanjangan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM bakal diumumkan pemerintah pusat. 

Terkait perpanjangan PPKM nanti, pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions menyampaikan beberapa saran terkait kebijakan yang akan diambil pemerintah selanjutnya.

Baca juga: PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, Apakah Diperpanjang? Ini Tanggapan Puan Maharani hingga Wagub DKI

"Pertama, PPKM telah sedikitnya memberikan tren positif terhadap penurunan kasus," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangannya pada Senin (23/08/2021).

Menurutnya, diperpanjang atau tidaknya Pemerintah juga disarankan agar mempertimbangkan aspek konsekuensi sosial lainnya.

"Kedua, saat ini dampak sosial dari pandemi membuat buruknya kondisi ekonomi secara nasional maka jika PPKM diperpanjang, Pemerintah tetap konsisten pada stimulus ekonomi rakyat yang berpenghasilan menengah ke bawah," ungkap Herry.

Tambahnya, Dalam hal stimulus ekonomi, Pemerintah juga harus memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan.

"Ketiga, untuk menjaga ritme ekonomi di akar rumput sebaiknya diterapkannya pendekatan pemberdayaan pasca pemberian bantuan uang tunai. Tujuannya tentu untuk memperkuat," tambah Herry.

Lebih lanjut Dia menyebutkan Pemerintah semestinya mempersiapkan skenario dalam rangka merekonstruksi keseluruhan sektor pembangunan nasional.

"Sektor kesehatan, ekonomi, sosial-budaya serta sektor lainnya semuanya menjadi prioritas. Jangan ada yang ditinggalkan dan diabaikan karena bisa memicu masalah-masalah sosial lainnya," ujar Herry Mendrofa.

Puan Ingatkan soal Pelonggaran