TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan tren kasus Covid-19 dan tingkat keterisian hunian tempat tidur pasien Covid-19 (BOR) menurun.

"Tren kasus mengalami pembaikan 78 persen sejak puncaknya 15 Juli 2021 secara nasional. Sedangkan Jawa-Bali menurun 87,3 persen per kemarin. Hari ini jika baik, Indonesia kasus aktif menurun," ujar Luhut saat acara HUT ke-43 BPPT secara virtual, Senin (23/8/2021).

Luhut mengatakan, pemerintah terus gencar melakukan 3 T, yakni Testing, Tracing, dan Treatment untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Selain itu juga gencar mengkampanyekan pemakaian masker, dan mengajak masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan Si Lacak.

"Sudah jalan di mal, di industri, di penerbangan, kereta api. Kita contohkan di mal itu sudah masuk per kemarin hampir 5,6 juta. Itu menangkap 15 ribu yang positif, yang ditolak atau merah bukan berarti positif. Katakan 50 persen positif 7 ribu kali saja 6 itu bisa klaster baru. Di sini kita stop," ucap Luhut.

Untuk mengantisipasi adanya gelombang baru, kata Luhut, pemerintah telah melakukan penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit.

"Tidak buru-buru kita bongkar. Walau RSPAD di bawah 20 persen BOR, sudah dibuka tenda-tendanya tapi yang lain-lain perlu hati-hati hadapi ini," tutur Luhut.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis untuk Masyarakat, Menkes: Jika Ada yang Minta Bayaran, Segera Laporkan

Era Hidup Baru

Luhut juga mengatakan, pemerintah menargetkan 100 juta masyarakat Indonesia akan menggunakan aplikasi SiLacak dan PeduliLindungi di akhir 2021.

"Kita memasuki era hidup baru, kami hitung sampai akhir tahun PeduliLindungi akan masuk lebih dari 100 juta orang dan itu akan membuat lebih bagus dari e-KTP, yang gara-gara itu beberapa orang masuk penjara," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, ekonomi menunjukkan pemulihan hingga pada pertengahan tahun 2021 dengan adanya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang kemudian sedikit dilonggarkan.

Ia mengingatkan seluruh pihak untuk harus berhati-hati dengan mulai banyaknya pertemuan tatap muka, terlebih masih ada yang belum divaksin dan tidak menggunakan masker.

"Karena ketika keadaan darurat ternyata sistem yang kita punya tidak jalan. Saya mengalami garis komando dari Pemerintah Pusat, Gubernur, ke Kabupaten/Kota, itu perlu perbaikin sana sini," ujarnya.

Revisi Ketatanegaraan

Menurutnya, varian Covid-19 terus bermutasi sehingga pemerintah perlu melakukan revisi dalam sistem ketatanegaraan untuk menghadapinya.

"Kalau kita lihat varian (Covid-19) ini bermutasi kita bisa saja menghadapi multiple wave di masa depan. Saya mengatakan bahwa sistem bernegara kita, tata kelola bernegara kita musti perlu ada revisi secara nasional," ujarnya.

Dikatakannya, selama ini sistem tidak berjalan untuk menghadapi keadaan darurat.

Ia mencontohkan, garis komando dari Pemerintah Pusat tidak berjalan mulus sampai ke tingkat Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Itu perlu perbaikan sana-sini. Menangani 3 T (Testing, Tracing, Treatmen) belum satu garis," katanya.

Luhut mengatakan, pentingnya seluruh pemangku kepentingan bersatu untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan tidak ada boleh ada lembaga yang merasa lebih hebat dari yang lain, karena situasi saat ini membutuhkan peran yang kolaboratif.

"Tidak ada yang paling hebat, yang hebat adalah yang dapat bekerja sama dalam tim," tutur Luhut.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 30 Agustus, 16 Kab/Kota Turun ke Level 3 Termasuk Jabodetabek

Ia meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) dan seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menghadapi pandemi Covid-19, beserta dampak turunannya.

Ia menyadari, pandemi Covid-19 yang merupakan wabah di sektor kesehatan telah merambah dan menimbulkan krisis di bidang lainnya, seperti ekonomi, keuangan dan sosial.

Menurutnya, hal ini harus dihadapi dan ditangani secara bersama, termasuk dalam urusan percepatan vaksinasi.

"Populasi negara kita sangat besar, tidak bisa Apple to Apple dibandingkan dengan negara kecil yang penduduknya hanya puluhan ribu, ratusan ribu atau hanya sekian juta," katanya.

Menurut Mendagri, dalam sistem negara demokrasi, pemerintah bukanlah satu-satunya yang memiliki peran dominan dalam melaksanakan pembangunan.

Sebaliknya, sistem demokrasi mengamanatkan adanya kekuasaan di tangan rakyat, dengan diberikannya hak dan jaminan untuk mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul, salah satunya dengan diberikannya ruang untuk dibentuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.

Keberadaan ormas ini juga diharapkan dapat mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder bangsa dalam mempercepat pembangunan, termasuk berperan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. (Tribun Network/Dennis Destryawan/Larasati Dyah Utami/sam)