Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah berencana melakukan vaksinasi booster berbayar untuk masyarakat mulai tahun depan.

Adapun rencana itu masih mempertimbangkan ketersediaan vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat dengar pendapat bersama komisi IX DPR RI, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Kasus Aktif Covid 24 Agustus 2021 Turun 17 Ribu Orang, Jubir Vaksinasi: Kita Berhasil

"Rencananya pemerintah akan melakukan suntik ketiga, kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua (dosis satu dan dua). Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," ujar mantan wakil menteri BUMN ini.

Ia melanjutkan dalam diskusi bersama Presiden Jokowi, vaksin booster untuk masyarakat yang masuk dalam kategori PBI atau penerima bantuan iuran gratis.

Baca juga: Pengemudi Ojol Ini Gagal Ikut Vaksinasi di GOR Judo Kelapa Gading Karena Kehabisan Nomor Antrean

"Diskusi juga dengan bapak presiden sudah diputuskan oleh beliau, bahwa yang ke depan yang akan dibayari negara kemungkin besar hanya PBI saja," ungkap Budi.

Sementara, masyarakat lain masuk kategori skema umum. Artinya mereka harus membayar vaksin booster.

"Yang lainnya kalau toh biayanya juga tidak terlalu mahal. Bisa beli langsung untuk diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS," ungkapnya.

Terkait harga, Budi memperkirakan harga per satu kali suntikan vaksin berkisar 7 atau 8 dollar.

"Atau sekitar enggak sampai 100 ribu atau sekitar 100 ribuan itu bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan," terang dia.

Nantinya sistem vaksinasi booster berbayar untuk masyarakat umum ini akan dilakukan secara terbuka.

Sehingga masyarakat dapat bebas memilih jenis vaksin yang akan digunakan sebagai dosis ketiga.

"Kita akan juga buka, secara terbuka vaksin-vaksin yang masuk sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih, yang memiliki uang mau menyuntik 100 ribu atau 150 ribu bisa memilih. Sedangkan yang memang PBI kita bisa lakukan subsidinya lewat BPJS," jelas Budi.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksin Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan, Bukan Masyarakat Umum

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berharap pemerintah menyiapkan skenario pemberian vaksin booster untuk masyarakat atau umum.

Wakil Ketua Umum PB IDI Dr Slamet Budiarto mengatakan terjadi penurunan antibodi 6 - 12 bulan setelah menerima suntikan vaksin.

"Sesuai analisa kami bahwa vaksin Covid-19 ni dalam waktu 6 bulan sampai 12 bulan kan sudah harus dilakukan booster," ujar dr Slamet.

IDI mengusulkan vaksin booster untuk umum, sebagai antisipasi jika penyelesaian program vaksinasi molor dari waktu yang ditentukan.

"Kami usulkan juga ada skenario kedua apabila itu tidak tercapai herd immunity. Sehingga bulan Januari, Februari, Maret, April (2022) perlu dilakukan booster, karena antibodinya sudah turun," ungkap dr Slamet.