TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik soal ramainya isu penggunaan booster vaksin Covid-19 terhadap pejabat negara.

Padahal, menurut Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021, disebutkan bahwa booster vaksin hanya untuk nakes.

Menurut Netty, hal ini tidak tepat sasaran dan sebagai tindakan curi start yang  tidak bertanggung jawab dan harus ditindak.

"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes  mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak," kata Netty kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Menurut Legislator PKS itu, pemerintah harus bersikap tegas dengan mengusut masalah ini agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salahgunakan wewenang yang membuat  rakyat marah," katanya.

Baca juga: IDI Berharap Ada Skenario Vaksin Booster untuk Masyarakat Tahun Depan

"Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," tambah Netty.

Pemerintah, ujar Netty, jangan memberi contoh buruk kepada rakyat dengan membuat surat edaran dan kemudian melanggarnya sendiri. 

"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Netty, semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak rakyat yang belum mendapat  vaksin.

"Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan  booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?" tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa, (24/8/2021). Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di SMPN 22 Kota Samarinda.

Usai meninjau vaksinasi Jokowi sempat berbincang alias ngobrol dengan para pejabat yang mendampinginya dalam kegiatan tersebut. Diantaranya yakni Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,  Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,  Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Walikota Samarinda Andi Harun.

Dalam dialog itu, Jokowi menanyakan vaksinasi yang telah dilakukan. Dalam obrolan ternyata Walikota Samarinda Andi Harun telah menerima vaksin booster (penguat) berupa vaksin Nusantara.