Pemerintah Didorong Buat Sentra Vaksinasi yang Terjangkau Masyarakat Adat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lokasi vaksinasi yang terlalu jauh dari desa membuat minat warga di wilayah pelosok menurun.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi.

“Masyarakat adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, di pedalaman Riau, juga berbagai suku lain yang tinggal di pedalaman, kalau disebut vaksinasi digelar di kota, sudah pada turun antusiasme mereka," kata Rukka dalam keterangannya, Kamis (26/8/2021).

Persoalan serupa juga diungkap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI.

Wakil Kepala Departemen Advokasi WALHI, Edo Rahman, menyebutkan rata-rata wilayah masyarakat adat di Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua nyaris tidak tersentuh vaksin.

Penyebabnya karena jauhnya lokasi vaksinasi.

Bahkan di Jambi, kata Edo, butuh perjalanan hingga 4-5 jam demi mendapat vaksin.

Baca juga: Jubir Penanganan Covid: Masyarakat Harus Persiapkan Diri Hidup dengan Covid, Meski Tak Mudah

Di sisi lain informasi tentang vaksinasi juga masih sulit diperoleh.

Edo menyarankan, informasi yang jelas perlu didistribusikan ke daerah.

Bukan hanya pada situs website atau dipajang pada spanduk-spanduk di pusat kota.

Peran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), atau pondok bersalin desa (Polindes) dapat dimaksimalkan dalam urusan distribusi informasi dan vaksin.

“Kalau hanya berharap pada dinas kesehatan di kabupaten, kapan vaksinasi akan selesai?” kata Edo.

Di sisi lain Rukka pun mendesak, vaksinasi harus masuk ke kampung-kampung pedalaman tempat masyarakat adat tinggal.

Jika vaksinasi hanya menyasar perkotaan atau wilayah pusat pemerintahan, warga bakal kehilangan minat karena susah mengaksesnya.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Covid-19 Belum Muncul? Segera Kirim Email ke sertifikat@pedulilindungi.id

Akibatnya, hak-hak kesehatan masyarakat adat jadi tidak terpenuhi.