Perpanjangan PPKM Diperlukan untuk Antisipasi Gelombang Baru Covid-19
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia Sudirman Said menyampaikan kebijakan PPKM perlu kesinambungan demi mencegah potensi melonjaknya kembali kasus covid-19.
"Demi menjaga keselamatan warga, pemerintah mengambil keputusan yang sulit tapi penting.
Kita harus dukung kebijakan ini karena belum seluruh wilayah mengalami penurunan kasus.
Baca juga: GAP Vape Bantu Pekerja Informal Terdampak Pandemi Covid-19
Juga perlu diperhatikan tren di negara negara tetangga yang mengalami gelombang baru seperti Thailand dan Malaysia," kata Sudirman, kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
Berkaca dari negara-negara lain, Sekjen PMI ini menyampaikan kasus covid-19 berpotensi kembali melonjak ketika pembatasan aktivitas mulai dilonggarkan.
Hal itu bisa disebabkan lengahnya penerapan protokol kesehatan (prokes) di masyarakat. Karena itu, penegakan prokes menjadi hal penting untuk dijalankan.
Baca juga: BREAKING NEWS: Covid-19 di RI Hari Ini Bertambah 16.899, Angka Kematian Turun di Bawah 1000 Kasus
"Pengalaman banyak negara kan begitu, covid-19 mereda masyarakat kembali beraktivitas. Sebagian teledor mengabaikan prokes, akhirnya muncul gelombang baru.
Kebijakan untuk membatasi interaksi antar warga sejauh ini efektif menekan kasus," katanya.
Menurut Sudirman, Indonesia perlu menguatkan sistem untuk merespons potensi gelombang lonjakan kasus ke depannya.
Baca juga: Pendapat Kalina Oktarani Soal Azka Corbuzier Sengaja Ingin Terpapar Covid-19 Demi Temani Sang Ayah
Pasalnya, negara-negara maju seperti di Eropa, Jepang, Korea dan Amerika Serikat juga mengalami gelombang lonjakan kasus covid-19 bertubi-tubi.
Namun, negara-negara itu memiliki kapasitas yang memadai untuk mengatasinya.
Pertama, sistem respons terhadap pandemi lebih baik dan lebih tertata. Kedua, masyarakat lebih disiplin dan ketiga vaksinasi sudah lebih masif.
"Kita harus mengejar ke arah sana. Vaksinasi dipercepat, masyarakat harus terus diingatkan disiplin prokes melalui program edukasi dan penerangan tanpa lelah.
Soal sistem kesehatan, semoga kita terus makin baik karena belajar dari penanganan pandemi ini.
Bila ini semua diorkestrakan dengan baik, Insya Allah Indonesia dapat keluar dari krisis kesehatan dan kemanusiaan ini," jelas Sudirman.
Ketika ditanya mengenai perkiraan Pemerintah mengenai pandemi covid-19 yang saat ini sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun bakal menjadi endemi pada tahun depan, dia mengatakan kesiagaan diperlukan untuk membuat masyarakat menjadi lebih siap menghadapi situasi covid-19 yang berpotensi terus menerus ada.
"Kita patut apresiasi pada asessment yang jujur, bahkan harus lebih konservatif. Kesiagaan menghadapi hal yang lebih buruk adalah strategi yang tepat dalam mengurus situasi krisis. Dengan begitu kita menjadi lebih bersiap. Rakyat semua diajak bersiap menghadapi kondisi terburuk. Bila benar terjadi maka kita tidak terkejut, bila ternyata tidak terjadi, ya bonus," ucapnya.
Di PMI sendiri, kata Sudirman, sejak beberapa tahun lalu sudah menerapkan strategi menghadapi krisis dengan membangun kesiagaan masyarakat.
PMI telah memperkenalkan sistem penanganan bencana berbasis forecast dan masyarakat diajak mengantisipasi bencana serta dampaknya.
"Dengan itu segala persiapan dapat dilakukan termasuk tempat pengungsian, dapur umum, jalur evakuasi, pusat pusat pertolongan dan lain-lain. Ketika bencana benar benar terjadi, para relawan siaga bencana berbasis masyarakat (SIBAT) sudah lebih siap. Kepanikan dapat dikurangi," tandasnya.