TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus covid-19 di Indonesia pada Senin (2/9/2021) bertambah 8.955 kasus. Angka ini sedikit turun jika dibandingkan kemarin yang bertambah 10.337 kasus.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan positif Covid-19 saat ini lebih dari 4 juta kasus atau sebanyak 4.109.093 kasus.

Berikut Sebaran Covid-19 di 34 provinsi hari ini:

1 Jateng 1134

2 Jatim 853

3 Jabar 791

4 Sumut 701

5 Kaltim 503

6 DKI Jakarta 430

7 DI Yogyakarta 384

8 Bali 329

9 Aceh 323

10 Riau 311

11 Kalsel 292

12 Sulteng 285

13 Babel 278

14 Kalbar 268

15 Sulsel 267

16 NTT 263

17 Kaltara 187

18. Banten 172

19 Lampung 149

20 Sumbar 146

21 Sulut 112

22 NTB 104

23 Kalteng 103

24 Jambi 98

25 Papua 94

26 Kepri 83

27 Sumsel 82

28 Sulbar 59

29 Papua Barat 50

30 Gorontalo 35

31 Bengkulu 25

32 Sultra 24

33 Malut 14

34 Maluku 6

Harga Tes Antigen di Pulau Jawa dan Bali Turun Jadi Rp 99 Ribu

Kementerian Kesehatan menetapkan standar harga terbaru pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) dari Rp 250.000 menjadi Rp 99.000 untuk Pulau Jawa dan Bali serta Rp 109.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali.

“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RDT-Ag diturunkan menjadi Rp 99.000,00 untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp.109.000,00 Rupiah) untuk luar pulau Jawa dan Bali,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Prof Abdul Kadir dalam keterangan pers secara virtual pada Rabu (1/9/2021).

Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Dr. Faisal, SE., MSi menjabarkan evaluasi harga acuan tertinggi RDT Antigen oleh BPKP dilakukan sesuai surat permohonan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor JP.02.03/I/2841/2021 tentang Permohonan Evaluasi Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR dan RDT-Ag.

Baca juga: Tarif Tes Rapid Antigen Turun, Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi yakni Rp 99 Ribu di Jawa-Bali

Adapun penetapan batasan tarif tertinggi ini berdasarkan hasil evaluasi pemerintah dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.

Sementara sumber data terkait kewajaran harga, diperoleh antara lain dari hasil audit BPKP, E-Katalog, dan harga pasar saat ini.

“Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, untuk dapat menjadi pertimbangan bagi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan dalam menetapkan langkah kebijakan lebih lanjut,” ucapnya.

Dari hasil evaluasi bersama inilah, Kementerian Kesehatan melakukan penyesuaian harga yang diatur dalam Surat Edaran Nomor HK 02.02/I/3065/2021 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal 1 September 2021.

Tarif Berlaku untuk Pemeriksaan Mandiri

Diketahui RDT-Ag merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi infeksi Covid-19 dalam tubuh manusia terutama dalam kondisi tertentu, yang mana terdapat keterbatasan pemeriksaan RT-PCR dan/atau peningkatan kasus yang cukup signifikan berdasarkan self assessment yang dilakukan oleh dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pemeriksaan RDT-Ag dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun fasilitas pemeriksaan lainnya yang memenuhi kriteria, bisa digunakan sebagai alternatif metode pemeriksaan Covid-19 untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining Covid-19.

Besaran tarif tertinggi hanya berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RDT-Ag atas permintaan sendiri/mandiri dan tidak berlaku untuk kegiatan contact tracing atau rujukan kasus ke RS yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RDT-Ag dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19.

Dirjen Abdul Kadir menekankan, penetapan harga terbaru ini berlaku bagi seluruh fasyankes yang memberikan pelayanan pemeriksaan RDT-Ag.

Oleh karenanya, kepada Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan ini.

“Kami minta agar semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeriksa lainnya dapat mematuhi Batasan tarif tertinggi RDT-Ag tersebut,” tegas Prof Kadir.

Dengan berlakunya harga baru ini, Pemerintah akan mengevaluasi batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR dan RDT-Ag serta akan meninjau ulang secara berkala sesuai kebutuhan.

Kebijakan pemerintah 'elastis'

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan selama ini kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 bersifat elastis.

Pemerintah, kata Muhadjir, selalu menyesuaikan keadaan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, kenapa harus selalu elastis dan disesuaikan keadaan," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).

Muhadjir mengatakan selama ini masyarakat menganggap kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah.

Padahal, kata Muhadjir, pihaknya membuat kebijakan sesuai dengan perkembangan perilaku Covid-19.

"Di dalam kacamata orang dianggap selalu berubah-ubah. Sebenarnya ini tidak lepas dari keadaan perilaku dari Covid-19," ucap Muhadjir.

Muhadjir mengakui bahwa banyak asumsi-asumsi kesehatan yang sudah dibangun untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Penyitas Covid dan Punya Komorbid, 1.748 Pelajar di Jakpus Belum Vaksin Covid-19

Akibat perilaku Covid-19 yang berubah-ubah akhirnya turut berdampak pada perubahan kebijakan pemerintah.

Dirinya memberikan contoh asumsi bahwa ibu hamil tidak akan mudah terkena Covid-19.

Ternyata terbantahkan dengan banyaknya ibu hamil yang terinfeksi Covid-19.

Bahkan ada beberapa anak yang dilahirkan pun terpapar Covid-19.

Begitu juga remaja yang dinilai memiliki imunitas sangat bagus semakin hari kian banyak yang terjangkit Covid-19.

Baca juga: AS Telah Membuang Lebih dari 15 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sejak Maret 2021

Termasuk, konsep herd immunity atau kekebalan kelompok yang diasumsikan apabila sudah mencapai 70 persen maka akan mampu melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

“Asumsi kita kalau semua sudah divaksin lebih dari 70 persen maka mereka yang belum divaksin akan terpagari oleh mereka yang sudah terjangkit maupun yang divaksin. Kenyataannya jangankan yang belum divaksin, yang sudah vaksin pun bisa terserang Covid-19,” kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, hal itu menunjukkan teori herd immunity yang telah terbukti ampuh dalam penanganan wabah-wabah sebelumnya kini terpatahkan Covid-19.

Baca juga: Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Terdakwa Korupsi Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

Dirinya menilai semua pihak harus diberikan pemahaman mengenai pentingya kebijakan yang tepat terkait penanganan Covid-19.

“Kita harus menyadari Covid-19 ini telah menyadarkan banyak hal kepada kita, termasuk infrastruktur kesehatan kita yang masih kurang baik justru dengan Covid-19 ini kita bisa bergegas untuk membangun infrastruktur kesehatan kita agar betul-betul bisa lebih andal di masa depan," ujar Muhadjir.