Pemerintah Ingatkan Masyarakat Waspada Pemberitaan Hoaks Tentang Covid-19
Diseminasi informasi mengenai perkembangan pandemi Covid-19 di media sangat banyak dan beragam.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Diseminasi informasi mengenai perkembangan pandemi Covid-19 di media sangat banyak dan beragam.
Untuk menghindari penerimaan informasi yang kurang tepat, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 , dr Reisa Broto Asmoro mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap adanya pemberitaan hoaks.
Hal tersebut disampaikan Reisa dalam keterangan persnya, Jumat (1/10/2021) di Kantor Presiden, Jakarta, yang ditayangkan langsung pada kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Jauhi hoaks. Verifikasi semua berita dan informasi,” ujar Reisa.
Reisa mengatakan sebagian masyarakat yang telah divaksin terbukti mampu mendapatkan informasi dari sumber resmi.
Baca juga: Angka Keterisian Tempat Tidur atau BOR Rumah Sakit Secara Nasional Kini di Bawah 10 Persen
“91 juta orang lebih yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama menunjukkan bahwa mereka mampu menyaring informasi hanya dari sumber yang resmi dan validitasnya teruji,” katanya.
Reisa mengatakan kesadaran untuk memerangi berita hoaks merupakan hal penting karena pemberitaan yang salah tidak akan membantu menyelesaikan pandemi.
“Karena bukan saja tidak akan membantu menyelesaikan pandemi, hoaks dan fitnah dapat membahayakan nyawa orang lain terutama tenaga kesehatan,” katanya.
Terkait kemarahan massa terhadap tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah daerah, Reisa mengajak masyarakat untuk menjaga keselamatan para nakes.
Menurutnya, para nakes sebagai vaksinator memiliki niat tulus untuk membantu masyarakat agar cepat mendapatkan suntikan vaksin.
“Mari kita jaga sama-sama keselamatan tenaga kesehatan kita. Mereka yang menyehatkan keluarga dan anak-anak kita,” ucap Reisa.
Hal-hal yang Perlu Diketahui Sebelum, saat, dan Setelah Menerima Vaksin Covid-19
Sebagai informasi, vaksin Covid-19 saat ini menjadi syarat wajib bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjalanan.
