Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah untuk fokus pada pelaksanaan program vaksinasi yang merata dan menghentikan 'sikap mudah berubah' dalam mengambil kebijakan terkait penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang berubah dalam 2 pekan terakhir.

Satu di antaranya mengenai persyaratan aturan perjalanan yang mewajibkan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan swab antigen.

Koalisi ini mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih menggencarkan program vaksinasi dibanding terus mengubah kebijakan dalam upaya penanganan pandemi.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin mengatakan bahwa upaya menggiatkan vaksinasi saat ini jauh lebih penting daripada mengubah kebijakan.

"Menggencarkan vaksinasi lebih penting dari pada menerbitkan kebijakan yang berganti-ganti," kata Hamid, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (7/11/2021).

Baca juga: Kemenkes Minta Pemda Cermat Kelola Stok Vaksin Covid-19 Agar Tak Ada Lagi Vaksin Kedaluwarsa

Seruan ini muncul saat masih banyak warga yang kesulitan mengakses vaksin, beberapa di antaranya merupakan kelompok masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta mereka yang bermukim di wilayah yang jauh dari fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

Hal yang sama disampaikan pendiri Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), Buyung Ridwan Tanjung yang menegaskan bahwa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas juga tidak mudah mendapatkan vaksin.

Hal itu karena mereka kurang memperoleh informasi yang benar dan sulit mencapai lokasi vaksinasi.

Saat dihadapkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang beberapa kali mengalami perubahan, kata dia, mereka akan semakin kebingungan.

Baca juga: Panglima TNI Apresiasi, Tokoh Agama Manggarai Barat NTT Gencar Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19

Untuk bisa mengajak penyandang disabilitas agar mau divaksinasi, tentu memerlukan sosialisasi yang lebih intens dan lama, selain penyediaan layanan tambahan pula.

"Untuk itu, penting bagi pemerintah lebih fokus menggencarkan vaksinasi sampai target 70 persen," kata Buyung.

Sejauh ini, koalisi tersebut telah membantu program vaksinasi di 33 kabupaten yang tersebar di 10 provinsi, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat (Kapuas Hulu), Riau, dan Sumatera Selatan (Semanggus Lama).