Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Minta Pemerintah Tak Asal Bicara Soal Covid-19 Delta Plus 

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah jangan asbun (asal bunyi) terkait Covid-19 varian Delta Plus.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Minta Pemerintah Tak Asal Bicara Soal Covid-19 Delta Plus 
Andri/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah jangan asbun (asal bunyi) terkait Covid-19 varian Delta Plus

Apalagi ketika mengaitkan dengan kebijakan kewajiban PCR bagi masyarakat. 

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini penjelasan soal Covid-19 varian Delta Plus harusnya disampaikan oleh otoritas kesehatan berbasis bukti (evidence based) yang obyektif.

Bukan disampaikan oleh menteri yang ramai di publik diduga punya saham di perusahaan importir alat tes PCR

Dengan demikian publik yakin bahwa info yang disampaikan benar-benar akurat dan objektif dan bukan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu. 

"Kita ragu atas info tersebut karena University of Oxford maupun WHO mengatakan, bahwa kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian delta plus ini masih belum clear dan belum cukup data," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Kemenkes Sudah Temukan 22 Mutasi Covid-19 Varian Delta di Indonesia

Rekomendasi Untuk Anda

"Semakin ragu lagi karena info ini disampaikan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan, yang ramai di publik diketahui punya bisnis tes PCR. Apalagi ujung-ujungnya muncul statemen kewajiban uji PCR untuk menghadapi varian delta plus Covid-19 ini. Apa hubungannya?Jangan-jangan hanya sekedar pembenaran untuk bisnis PCR," imbuhnya. 

Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset (reserach based policy), agar berbagai program penanggulangan Covid-19 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.  

"Jangan sampai menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekedar memberi cuan pada pengusaha nakal," ujarnya. 

Untuk diketahui dilaporkan bahwa 93 persen dari kasus Covid-19 dengan varian delta plus terjadi di Inggris.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Jangan Lengah, Sub Varian Delta Masih Ada dan Lebih Menular

Dua orang mahasiwa Malaysia yang baru pulang dari Inggris baru-baru ini dikabarkan terinfeksi varian delta plus.

Kemenkes temukan 22 mutasi varian delta

Covid-19 varian delta terbukti telah banyak bermutasi di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, di Indonesia telah ditemukan 22 mutasi varian Delta.

"Ada kurang lebih dari B.16.17:2 yang kita kenal sebagai varian Delta sudah punya turunannya 22 yang sudah kita identifikasi di Indonesia," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi dalam Dialog Produktif Kamis, Kamis (4/11/2021).

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas