Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebut pemerintah belum bisa pastikan bahwa status kasus Covid-19 di Indonesia telah berubah menjadi endemi.

Untuk itu, masyarakat diimbau sabar dan terus menaati segala aturan pemerintah termasuk menjalankan protokol kesehatan dengan tepat.

Memang, kata Luhut, Indonesia telah masuk PPKM level 1.

Kendati demikian, pihaknya meminta masyarakat untuk menunggu hingga bulan Januari tahun depan.

Apakah status Covid-19 di Indonesia dapat benar-benar disebut endemi atau mungkin masih menjadi pandemi.

Baca juga: Luhut: Sampai Hari Ini Tidak Ada Temuan Varian Omicron di Indonesia

"Ya kita belum berani mengatakan itu (endemi), tapi secara empirik kita memang sudah 150 hari lebih kita bisa flattening."

"Dan apakah kita sudah masuk endemi, kita tunggu saja. Saya kira nanti bulan Januari, setelah kita lewatin ini semua."

"Kita nggak boleh jumawa, tapi (memang) sampai hari ini kita memang masih dalam Level 1 dan kita masih confident," jelas Luhut dikutip dari konferensi pers Evaluasi PPKM yang disiarkan secara virtual melalui YuTube Sekretariat Presiden, Senin (13/12/2021).

Untuk itu, sembari menunggu keputusan pemerintah, masyarakat diimbau untuk tidak merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) di luar negeri.

Sebaliknya, Luhut menyarankan masyarakat untuk tetap merayakannya di dalam negeri.

Baca juga: Cara Download Sertifikat Vaksin Covid-19 Lewat WhatsApp 081110500567 dan Aplikasi PeduliLindungi

Ini dilakukan demi bdapat mengurangi potensi tertularnya varian baru Covid-19, Omicron, yang saat ini menjadi ancaman negara lain.

"Semua harus kerja sama, makanya kita himbau nggak usah dulu libur-libur ke luar negeri. Supaya jangan bawa penyakit dalam negeri ini."

"Masih banyak tempat-tempat liburan di republik ini yang bisa kita kunjungi dan itu sudah kami minta hotel-hotel semua pada dibuka, (dan) perjalanan juga kita coba bangun," jelas Luhut.

Mengenai masyarakat yang tidak terima adanya sistem karantina selama 10 hari, Luhut menyebut pemerintah memnag harus tegas akan hal ini