Satgas Covid: 2021 Jadi Tahun Refleksi agar Lebih Siap dan Konsisten Hadapi Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang akhir tahun 2021, kondisi pandemi Covid-19 Indonesia dapat terkendali.

Kondisi ini dicapai berkat kerjasama semua pihak dan kebijakan adaptif pemerintah yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

"Kita berharap pengalaman selama setahun belakangan menjadi pembelajaran ke depan agar lebih antisipatif mencegah kemunculan kasus," Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangan pers virtual, beberapa waktu lalu.

Sepanjang tahun 2021, berbagai peristiwa yang dinamis serta kebijakan yang adaptif ini diharapkan dapat menjadi refleksi untuk tetap menjaga semangat dan konsistensi melawan Covid-19.

Baca juga: Sebaran 180 Kasus Positif Corona 31 Desember 2021, Tertinggi DKI Jakarta 87 Kasus, Sumut 5 Besar

Kilas balik 2021, setiap momen fokus pada tiap aspeknya.

Di antaranya pertama, pengendalian aktivitas masyarakat.

Pemerintah melakukan ragam modifikasi pengendalian. Seperti pengendalian per daerah dengan PPKM Jawa - Bali pada Januari - Februari pada beberapa kabupaten/kota dengan kenaikan kasus.

Lalu, penyesuaian lagi dengan perspektif mikro sebagai penanganan di hulu dengan penerapan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, ketika transmisi komunitas menyebabkan ledakan kasus atau gelombang kedua Juli lalu, mendesak adanya pengetatan melalui PPKM Darurat dan Pengetatan PPKM Mikro (micro lockdown).

Setelah kasus konsisten turun, maka dibutuhkan pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat, dimana di tahun ini berada di rentang 3,7 - 4,5.

Lalu, ditetapkanlah instrumen pengendalian aktivitas masyarakat yang berkelanjutan dengan pendekatan level kabupaten/kota untuk menimbang seberapa besar pengetat-longgaran pengendalian di kabupaten/kota.

Khusus hari raya besar atau waktu libur yang sangat potensial menyumbang kenaikan kasus, maka pemerintah menyusun skenario pengendalian sesuai kondisi kasus saat itu.

"Pada setiap peraturan yang dibuat, perencanaanya dilakukan jauh-jauh hari dan melibatkan lintas kementerian/lembaga untuk kesiapan implementasi kebijakan yang sigap," lanjut Wiku.

Kedua, terkait kebijakan mobilitas. Baik mobilitas dalam negeri maupun luar negeri sangat penting diatur demi mencegah lonjakan kasus, akibat perluasan penularan dari satu wilayah ke wilayah lain baik di dalam satu negara bahkan lintas negara.