TRIBUNNEWS.COM - Hari ini, Rabu (2/2/2022) menandakan sudah dua tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia muncul pada 2 tahun lalu, tepatnya 2 Maret 2022 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seiring pandemi berlangsung, pemerintah melakukan berbagai upaya penanganan kasus Covid-19.

Mulai dari diberlakukannya kebijakan PPKM hingga program vaksinasi.

Lantas, apa yang menjadi catatan pemerintah ke depan soal penanganan Covid-19?

Baca juga: Positif Covid-19, Erick Thohir Beri Pesan Ini ke Masyarakat

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai penanganan pandemi Indonesia menunjukan arah yang jauh lebih baik.

Hal ini tentunya bukan hanya peran pemerintah saja, tetapi juga partisipasi masyarakat.

Namun, Dicky mengingatkan bahwa ancaman virus Covid-19 masih bisa terjadi ke depannya.

Tidak menutup kemungkinan ke depannya, varian baru bisa muncul.

Untuk itu, Dicky menyebut perlu adanya peningkatan kapasitas 3T dan pemenuhan cakupan vaksinasi.

"Varian baru akan menyasar ke daerah yang masih rawan, yang cakupan vaksinasi buruk, deteksi kasus buruk, yang berdampak pada kasus kesakitan dan kematian," kata Dicky kepada Tribunnews.com, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Update Covid-19 Global 2 Maret 2022: Total Infeksi Capai 438,9 Juta, Kasus Aktif 61.817.994

Selain 3 T dan vaksinasi, perlu perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat dan adaptif dengan situasi pandemi.

Termasuk halnya, tetap displin menerapkan protokol kesehatan.

"Vaksinasi saja tidak bisa menjadi andalan, harus ada perilaku yang lebih adaptif merespon situasi hidup dengan Covid-19."

"Masyarakat hidup lebih sehat, program sistem kesehatan lebih kuat, kemudian sanitasi lingkungan dan aspek lainnya," kata dia.

Kendati demikian, Dicky menyebut gelombang Covid-19 ke depannya bisa berdampak lebih kecil.

"Karena cakupan vaksinasi sudah meningkat artinya lanskap imunitas membuat potensi buruk dari varian baru menjadi kecil, namun bukan berarti Covid-19 menjadi tidak serius," lanjut dia.

Antisipasi Pemerintah Kedepan

Memasuki pandemi tahun ketiga, Dicky memberikan catatan bagi pemerintah untuk mengantisipasi ancaman Covid-19 ke depannya.

Dicky menyebut antipasi bisa dilakukan mulai dari kebijakan yang memperkuat pencegahan penularan virus, baik dari pusat maupun daerah.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kesetaraan akses layanan kesehatan, terutama kelompok yang beresiko tinggi.

Baca juga: Pemerintah Tak akan Buru-buru Ubah Pandemi Covid-19 ke Endemi, Ini Perbedaan Pandemi dan Endemi

Antisipasi ketiga yakni meningkatkan strategikomunikasi resiko, termasuk hal tingkat respons pemerintah membuat kebijakan.

"Responsif itu sudah memperhitungkan resiko dari jauh hari. Strategi komunikasi resiko dan juga kebijakan yang respon ini membangunkan kepercayaan masyarakat," kata ucap Dicky.

Kemudian, pemerintah perlu meningkatkan manajemen data Covid-19, seperti temuan kasus, sistem pelaporan, kasus infeksi, kesakitan amaupun kematian.

Menurut Dicky, sistem pelaporan kasus di Indonesia masih lemah.

Baca juga: Menjaga Kesehatan Pendengaran di Masa Pandemi Covid-19, Perhatikan Durasi dan Volumenya

Padahal manajemen data Covid-19 yang lebih baik akan menunjang kebijakan yang lebih baik pula.

Data tersebut juga untuk menentukan strategi pencegahan kedepan.

"Ini penting karena validasinya akan menjadi dasar untuk menginfokan para pemimpin maupun masyarakat sehingga terbangun persepsi resiko."

"Terbangun juga untuk para pembuat kebijakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang kuat karena datanya kuat," lanjut dia.

Terakhir, meningkatkan investasi di bidang infrastruktur kesehatan.

"Pandemi menguji sistem kesehatan masyarakat. Kalau tidak perkuat, itu enggak sustain untuk ancaman ke depan."

"Klaster kesehatan diperkuat, baik itu vaksinasi dikaitkan dengan sistem kesehatan," tandasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)

Baca berita soal Virus Corona lainnya