TRIBUNNEWS.COM – Arus mudik Lebaran yang akan mencapai puncaknya pada pertengahan Juli mendapat perhatian DPD RI.

Sebagai lembaga negara yang bertujuan memajukan pembangunan daerah, DPD RI turut memerhatikan segala detil pembangunan yang terjadi, tak terkecuali pembangunan di sektor transportasi.

Dalam kunjungannya ke Stasiun Kereta Api di Medan pada Minggu (12/7/2015) lalu, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, mengatakan jalur kereta api di Sumatera Utara masih banyak yang tidak memiliki palang pintu perlintasan dan petugas jaga.

Hal itu tentunya mengakibatkan tingkat kecelakaan bisa meningkat.

“Tentu ini membahayakan, baik bagi penumpang kereta api atau pengguna jalan raya. Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus serius menanggapi masalah ini,” ujar Parlindungan.

Sebagai bentuk konkret, Parlindungan meminta PT KAI segera berkoordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan keamanan transportasi yang dilalui selama waktu arus mudik Lebaran.

Palang pintu perlintasan kereta api hanyalah salah satu detil kecil yang harus diperhatikan, di samping berbagai hal lain mengenai keamanan di bidang transportasi, menurut Parlindungan.

“PT KAI harus petakan wilayah mana saja yang belum memiliki palang pintu. Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus bantu dengan peraturan yang berlaku. Sinergitas antara PT KAI dan Pemda dalam masalah ini sangat diperlukan,” ungkap Ketua Komite II DPD RI itu.

Sejauh ini jalur kereta api di Sumatera Utara baru 56,52% yang memiliki pintu perlintasan yang dijaga petugas PT KAI, sementara 23,8% tidak dijaga.

Sisanya, jalur kereta api tersebut hanya memiliki pintu perlintasan liar atau dijaga pihak swasta.

Masih banyaknya pintu perlintasan yang belum dijaga itu membuat Parlindungan mendesak PT KAI dan pemerintah setempat memperbaikinya segera. Apalagi, menurut Parlindungan, itu baru di Sumatera Utara saja, belum di Pulau Jawa yang rel kereta apinya sudah pasti lebih panjang.

“Ini masih di Sumatera Utara. Jadi, dipastikan Pulau Jawa memiliki lebih banyak perlintasan yang tidak ada palang pintu,” ujarnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Parlindungan yang memang senator dari Sumatera Utara ini menyempatkan melihat mekanisme pembelian tiket dan tingkat keamanan di stasiun.

Menurut Parlindungan, sejauh ini stasiun kereta api di Medan dan gerbong keretanya sudah menunjukkan perbaikan.

“Hal tersebut tentunya merupakan catatan positif untuk PT KAI,” ungkap Parlindungan, “Penumpang tenang dan merasa senang.”

Suasana stasiun saat Parlindungan berkunjung memang terpantau cukup aman. Sejumlah petugas kepolisian tampak disiagakan di berbagai area stasiun. Selain itu, petugas keamanan PT KAI pun tampak ikut berjaga-jaga.

DPD RI sendiri akan menjadwalkan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan dan pihak-pihak lain dalam waktu dekat.

RDP itu nantinya akan membahas sarana transportasi dan infrastruktur pendukung terkait arus mudik Lebaran.

Bahkan, DPD RI pun mewacanakan susbsidi penggunaan kereta api bagi masyarakat kecil. Hal itu dinyatakan anggota DPD RI asal Banten, Habib Ali Alwi, saat acara Dialog Kenegaraan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2015) lalu.

“Penggunaan kereta api harus dapat disubsidi atau bahkan digratiskan, karena kereta api lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat kecil,” ungkap Habib Alwi yang juga menyatakan tingkat kecelakan yang rendah merupakan kunci lancarnya arus mudik Lebaran.

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.