Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Bertemu Ketua DPD RI, Ridwan Kamil Berharap Keadilan Politik untuk Masyarakat Jabar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait keadilan politik bagi provinsi Jabar.

Bertemu Ketua DPD RI, Ridwan Kamil Berharap Keadilan Politik untuk Masyarakat Jabar
dok. DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait keadilan politik bagi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Penduduk Jabar tercatat mendekati 50 juta jiwa. Dengan jumlah daerah hanya 27 kabupaten/kota.

“Saya sangat berterima kasih, Pak Ketua DPD datang ke Jabar secara khusus untuk membicarakan soal otonomi daerah, terkait pemekaran daerah di Jabar. Karena memang pemekaran di Jabar bukan sekadar euforia masyarakat, tetapi memang bedasarkan kajian dan pertimbangan yang rasional. Dan daerah yang kami ajukan untuk dimekarkan juga sudah sangat siap,” ungkap Ridwan.

Ketua DPD RI beserta rombongan dalam rapat kerja dengan Gubernur Jabar memang membahas dua isu spesifik. Yaitu tentang pemekaran daerah di Jabar dan pertanian, terkait ketahanan pangan nasional. Mengingat Jabar adalah salah satu provinsi penopang pangan nasional. Raker digelar di Pakuan, rumah dinas Gubernur, Rabu (13/1/2021) siang.

Ridwan mengungkapkan jumlah penduduk Jabar setara dengan 1/5 penduduk Indonesia. Setara dengan penduduk Korea Selatan, dengan jumlah penduduk muslim yang lebih banyak dari Arab Saudi.

“Bayangkan, Bupati Bogor, harus mengurus 6 juta penduduk, setara dengan penduduk Sumatera Barat, yang diurus oleh seorang Gubernur dan belasan Bupati/Walikota,” ungkapnya.

Gubernur berlatar aristek ini juga membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, memiliki 38 kabupaten/kota. Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa, memiliki 8.000 desa, sementara Jabar hanya punya 5.000 desa.

“Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp8 trilyun, sementara Jabar Rp5 trilyun. Begitu pula dana transfer pusat, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah, maka selisih Jatim dan Jabar dalam 5 tahun, mencapai Rp50 trilyun. Satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp1 juta, sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp600 ribu,” urainya.

“Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Dan saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut. Kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal, dengan tidak melihat jumlah daerah, tapi jumlah penduduk,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, LaNyalla menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, pada Desember lalu.

“Insya Allah hal ini juga akan saya sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam forum konsultasi bulan ini,” tandas mantan Ketua Umum PSSI itu.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas