Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua DPD RI Minta Kesejahteraan Masyarakat Jadi Tolok Ukur Pembangunan Papua

Ketua DPR RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur kesuksesan pembangunan di tanah Papua.

Ketua DPD RI Minta Kesejahteraan Masyarakat Jadi Tolok Ukur Pembangunan Papua
dok. DPD RI
Ketua DPR RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dalam Percepatan Pembangunan Papua di Ballroom Suni Garden Lake and Resort, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (3/2/2021) 

TRIBUNNEWS.COM - Pembangunan yang sedang gencar dilakukan di Papua dan Papua Barat diharapkan bisa menyentuh masyarakat. Bahkan, Ketua DPR RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur kesuksesan pembangunan di tanah Papua.

LaNyalla mengutarakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dalam Percepatan Pembangunan Papua. Kegiatan ini dilangsungkan di Ballroom Suni Garden Lake and Resort, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (3/2/2021).

Tampil sebagai narasumber Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo melalui sambungan virtual, Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, serta Staf Ahli Menteri PPN / Kepala BAPPENAS, Oktorialdi yang hadir mengikuti kegiatan ini secara virtual, serta Assisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Pemprov Papua Muhammad Musa'ad.

Menurut LaNyalla, Provinsi Papua dan Papua Barat telah diberikan status sebagai daerah Otonomi Khusus melalui UU Nomor 21 Tahun 2001. Dengan status ini, pemerintah mencoba mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua agar bisa mengejar ketertinggalan.

"Dengan anggaran besar yang digelontorkan, telah terjadi kemajuan dan perubahan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Papua tahun 2019 mencapai 60,84. Meningkat sebesar 0,78 poin atau tumbuh 1,30 persen dibandingkan tahun 2018. Namun angka tersebut masih jauh di bawah IPM rata-rata Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan data itu, LaNyalla menilai jika peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua tidak berjalan paralel dengan besarnya dana pembangunan yang dialokasikan di Papua.

Hal ini pula yang mendasari keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Salah satu persoalan pokok di Tanah Papua yang menjadi fokus dan rekomendasi dari Pansus Papua DPD RI adalah persoalan pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan pendidikan yang belum mampu meningkatkan IPM Papua, kemudian pembangunan kesehatan yang belum memperluas akses kesehatan, sehingga masih mempersulit bagi orang Papua," katanya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini menilai pemerintah telah berupaya dalam menyejahterakan rakyat Papua. Tetapi masih parsial dan terbatas, apalagi masih adanya pendekatan security, diplomasi dan administrasi.

"Padahal, akar dari persoalan tersebut adalah kesejahteraan dan keadilan. Itulah sebabnya, saya melihat dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, sudah sangat tepat dan perlu kita implementasikan bersama. Karena, Inpres Nomor 9 Tahun 2020, yang digagas Presiden Joko Widodo, menitikberatkan kepada pendekatan kesejahteraan," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas