Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Beri Teguran Ke Pelindo III, Ketua DPD RI: Jangan Sampai Ketiga Kali Ya

Teguran tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/2/2021).

Beri Teguran Ke Pelindo III, Ketua DPD RI: Jangan Sampai Ketiga Kali Ya
dok. DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Rapat Kerja (Raker) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan teguran kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero). Teguran tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/2/2021).

Selain Ketua DPD RI, rapat juga dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Wakil Menteri II BUMN yang diwakili Asdep Kehutanan dan Perkebunan, Desty Arlainy, Kepala Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Arif Thoha, Komisaris Utama PT Pelindo III Prof. Marsetio, dan Direktur Utama PT Pelindo III Uuk Saefudin Noer, serta jajaran Direksi PT Pelindo III lainnya.

“Sejak saya menjabat Ketua DPD RI, sudah dua kali saya ke Pelindo III, artinya masih ada masalah aja di Pelindo ini. Saya terima beberapa aspirasi dan aduan dari stakeholder pelabuhan. Saya harap jangan sampai tiga kali saya ke sini ya, karena saya ingin semua bekerja on the track,” ungkapnya.

Dalam Raker, ada dua materi pokok yang menjadi fokus pembahasan.

"Yang pertama, saya meminta data dan informasi mengenai perkembangan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Multipurpose di Labuan Bajo dan Patimban, serta pengembangan dan modernisasi pelabuhan-pelabuhan lain di bawah wilayah kerja PT Pelindo III," tuturnya.

Sedangkan fokus kedua adalah masuknya aspirasi dari stakeholder pelabuhan, terkait dengan iklim usaha di Pelabuhan Tanjung Perak.

LaNyalla mengaku memiliki sejumlah catatan mengenai pembangunan pelabuhan baru di Tanah Air. Utamanya, terkait dengan pembebasan lahan dan sarana penunjang serta akses jalan dan sejumlah masalah lain.

“Termasuk pembangunan terminal multipurpose Teluk Lamong yang sejak diputuskan tahun 2012, dan MoU dengan BUMD Provinsi tahun 2014, sampai hari ini masih macet. Saya minta ini diperhatikan dan dijelaskan. Jangan karena ganti pimpinan, lalu ganti kebijakan,” urai mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu.

"Ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Apalagi sudah ada swasta nasional yang bersedia melakukan join ventura dan telah dikonsolidasi oleh BUMD Provinsi," katanya.

Permasalahan lain yang dibahas mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu adalah berhentinya proses tender PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) untuk pengadaan 7 Container Crane dan 24 unit ERTG. Padahal sudah ada pemenang tender, dan PT TPS sudah mengeluarkan surat purchasing order pada 7 Februari lalu.

"Hal ini menjadi kajian serius Komite II di DPD RI, sebagai mitra Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Praktik seperti ini tidak boleh terjadi. Apalagi informasi yang saya terima, pemenang tender ini telah memenuhi semua kualifikasi dan memberi harga terendah dari pagu yang ditetapkan," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas