Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komite II DPD RI Beberkan Permasalahan UU SP3K

Komite II DPD RI akan mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K.

Komite II DPD RI Beberkan Permasalahan UU SP3K
dok. DPD RI
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka Pembahasan RUU inisiatif tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (15/3). 

TRIBUNNEWS.COM - Komite II DPD RI akan mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K).

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dihimpun oleh Komite II DPD RI, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan UU tersebut.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menjelaskan UU SP3K terdapat poin penting mengenai perlunya membangun kelembagaan penyuluhan di daerah. Namun, hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“UU Pemda justru tidak memperkenankan adanya Badan Koordinasi Penyuluhan dalam satuan kerja pemda,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat dalam rangka Pembahasan RUU inisiatif tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (15/3).

Senator asal Aceh itu menambahkan bahwa dalam UU Pemda, penyuluhan perikanan dikembalikan ke pusat, sementara penyuluhan kehutanan ke provinsi.

“Selain itu penyuluhan pertanian menjadi tanggung jawab semua level secara konkurensi,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menilai penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan keniscayaan. Menurutnya ada 80 ribu lebih desa di Indonesia, maka setidaknya satu orang per desa bisa menjadi penyuluh dengan biaya dari dana desa.

“Jika satu orang untuk satu desa seharusnya bisa menggunakan dana desa. Tidak besar biayanya,” sarannya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menjelaskan kekurangan penyuluh memang menjadi ‘PR’ bersama. Apalagi saat ini jumlah penyuluh sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah petani. Akibatnya tingkat produktivitas tidak maksimal, sehingga kebijakan impor bahan pangan sering dilakukan. Dan hal tersebut diperparah dengan dicabutnya perpres penyuluh.

“Kita mau mengubah UU SP3K namun pemerintah mencabut perpresnya. Selain itu, UU Pemda juga harus direvisi. Jika tidak, sama saja,” jelas dia.

Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mengatakan kondisi penyuluh di Jawa Tengah kebanyakan dari swadaya. Ia juga menjelaskan saat berdialog dengan penyuluh memang dibutuhkan petani milenial.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas