Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kunker ke Kesultanan Sumenep, Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan di Nusantara

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pelestarian warisan dan budaya Nusantara. Kongres tersebut diharapkan melibatkan Raja dan Sultan se-Nusantara.

Kunker ke Kesultanan Sumenep, Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan di Nusantara
dok. DPD RI
Ketua DPD RI saat disambut dengan penyematan blankon oleh Pemangku Sultan Sumenep, Paduka Yang Mulia RB. Muchtar Atmakusumo, M.AK., di Sumenep, Senin (19/4/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmd Mattalitti, menyatakan akan terus mendorong lahirnya Kongres Budaya Nasional. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pelestarian warisan dan budaya Nusantara. Kongres tersebut diharapkan melibatkan Raja dan Sultan se-Nusantara.

Pernyataan tersebut disampaikan LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Kesultanan Sumenep, Madura, Senin (19/4/2021).

LaNyalla menegaskan jika upaya melestarikan warisan dan budaya nasional tidak main-main. Senator asal Jawa Timur itu bahkan menyatakan jika DPD telah bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo, agar pemerintah menetapkan hari kebudayaan dan kearifan lokal masuk sebagai hari nasional dalam kalender resmi Indonesia.

"Bagi kami, pelestarian warisan nusantara dan budaya luhur nusantara sangat diperlukan sebagai bagian dari ciri dan karakter bangsa Indonesia. Sekaligus sebagai filter bagi masuknya pengaruh negatif dari konsekuensi globalisasi tanpa batas yang terjadi saat dan di masa mendatang," katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, hal itu juga yang menginspirasi rencana menggelar Kongres Budaya Nasional.

"Dalam kongres tersebut, seluruh seluruh Raja dan Sultan se-Nusantara akan kita hadirkan. Agar, eksistensi dan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah,” tukasnya.

“Semoga agenda tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Serta menghasilkan beberapa rekomendasi demi penguatan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah percaturan global dan era dunia tanpa batas," sambungnya.

LaNyalla mengakui jika Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang kebudayaan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Hanya saja, dalam beberapa kunjungan kerja saya ke beberapa kesultanan dan kerajaan di Nusantara, masih banyak harapan yang disampaikan oleh kerajaan dan kesultanan Nusantara, tentang perlunya perhatian yang lebih dari pemerintah pusat terhadap eksistensi kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara," ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, kesultanan nusantara mengeluhkan keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung dan menjaga warisan budaya dan eksistensi kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara.

"Oleh karena itu, pada tahun 2018 silam, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas