Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Nilai Sikap Indonesia di Sidang PBB Sangat Mengecewakan

Menurut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, sikap Indonesia di Sidang PBB memperlihatkan rendahnya komitmen dalam melindungi HAM di dunia.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Nilai Sikap Indonesia di Sidang PBB Sangat Mengecewakan
DPD RI
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi kecewa dengan sikap penolakan Indonesia atas resolusi PBB terkait pelaksanaan tanggung jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah.

“Saya menyayangkan dan kecewa sikap Indonesia yang menyatakan “NO” saat pemungutan suara di Sidang Umum PBB terkait resolusi pelaksanaan tanggung jawab Untuk Melindungi (Responsibility To Protect) atas situasi kejahatan yang tergolong sangat serius di Palestina, Myanmar, dan Suriah, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal jenis kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM yang berat dan melanggar hukum Indonesia, yaitu UU No. 26/2000,”

Menurut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi , sikap itu memperlihatkan rendahnya tingkat komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di dunia. Dalam voting di PBB, Indonesia sejajar dengan 14 negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang HAM dan salah satu di antaranya Adalah China

“Indonesia diapresiasi karena memberikan perhatian atas situasi kemanusiaan di Palestina. Tetapi sangat di sayangkan tidak mau memberikan suara YES untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina, Myanmar, dan Suriah melalui voting tersebut. Penolakan resolusi ini mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan HAM di negeri sendiri seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sangat berat lainnya,” kata Fachrul Razi, dalam keterangannya.

The Responsibility to Protect (R2P) adalah komitmen masyarakat dunia yang disetujui oleh semua negara anggota PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia 2005 lalu. Komitmen itu untuk menangani serta mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional, yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas