TRIBUNNEWS.COM - Kesultanan Pontianak memiliki sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesultanan Melayu yang didirikan tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurahman Al-Qadri itu banyak berjuang melawan penjajah di era kemerdekaan serta menyebarkan agama Islam di Kalimantan.

Kerajaan di Pontianak berawal saat Syarif Abdurahman Al-Qadri menjejakkan kakinya di tepian pertemuan Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas, dan Sungai Landak. Saat itu, ia masih berusia 32 tahun.

Sultan Syarif merupakan putra dari Al Habib Husin Al-Qadri, seorang penyebar ajaran Islam yang berasal dari Arab. Ibunda Sultan Syarif adalah seorang putri Kerajaan Matan, dan istrinya adalah putri Kerajaan Mempawah.

Saat itu, Sultan Syarif membuka hutan dan menjadikannya sebagai permukiman. Oleh karenanya, ia dikenal sebagai pendiri Kota Pontianak. Berkat kepemimpinannya, Pontianak tumbuh jadi kota perdagangan dan pelabuhan. Ia pun dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Pontianak.

Pada tahun 1779, Kesultanan Pontianak menjalin kerjasama dengan Belanda. Isinya, pemerintahan Tanah Seribu bersedia bekerja sama jika penguasaan Belanda memberi keuntungan bagi masyarakat.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, Kerajaan Pontianak mulai kehilangan eksistensinya, tepatnya pada tahun 1930-an. Ditambah lagi dengan datangnya Jepang ke tanah Pontianak tahun 1942.

Saat penjajahan Jepang, sejumlah kerajaan di Kalimantan Barat dihancurkan, termasuk Pontianak. Penangkapan, penyiksaan hingga pembunuhan masyarakat, yang berlangsung selama September 1943 hingga Januari 1944.

Selama pemerintahan Jepang, Kesultanan Pontianak luluh lantak. Hampir semua pemuka adat dibantai oleh Jepang, termasuk pimpinan Kesultanan Pontianak kala itu, Sultan Syarif Muhammad. Peristiwa tragis yang menimpa kerajaan di Kalbar ini dikenal sebagai peristiwa Mandor.

Peristiwa Mandor membuat masyarakat Pontianak marah hingga terjadilah Perang Dayak Desa. Sultan Syarif Muhammad tewas dibantai penjajah Jepang, putranya yang bernama Sultan Syarif Abdul Hamid Alkadrie atau dikenal dengan nama Hamid II selamat dan dibawa ke Batavia menjadi tawanan Jepang. Ia dibebaskan usai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamid II menggabungkan wilayah kesultanannya menjadi bagian dari Indonesia diikuti oleh kerajaan lain di Kalimantan.

Saat dibentuk Republik Indonesia Serikat, Sultan Hamid II menjabat sebagai Presiden Negara Kalimantan Barat. Ia juga menduduki beberapa jabatan di pemerintahan seperti menteri negara pada masa Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Kalimantan Barat sendiri sempat menjadi salah satu daerah istimewa yang disebut Daerah Istimewa Kalimantan Barat, seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemimpin daerah seorang sultan saat kepemimpinan Sultan Hamid II. Namun, Daerah Istimewa Kalimantan Barat kini menjadi Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956.

Sultan Hamid II juga memiliki jasa besar karena merupakan tokoh yang mendesain lambang negara, Garuda Pancasila.

Perjuangan Kesultanan Pontianak itu lah yang membuat pewaris tahta saat ini, Paduka Yang Mulia (PDM) Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie berharap ada perhatian lebih dari pemerintah.