Hadiri Ramah Tamah di Baubau, LaNyalla Minta Pemerintah Maksimalkan Potensi Aspal Buton
Hadiri acara ramah tamah di rumah jabatan Wali Kota Baubau, Ketua DPD RI minta Pemerintah bangun pabrik ekstraksi aspal Buton untuk stop impor.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri acara ramah tamah yang diadakan Wali Kota Baubau, AS Tamrin, di rumah jabatan Wali Kota Baubau, Kamis (17/6/2021) malam. Kegiatan ini juga diikuti Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Sultan Buton ke-40 La Ode Muhammad Izzat Manarfa.
LaNyalla yang hadir didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni dan tiga anggota DPD dapil Sultra Amirul Tamim, Dewa Putu Ardika Seputra, Andi Nirwana, menyinggung mengenai potensi alam Pulau Buton.
Salah satunya adalah aspal Buton yang merupakan aspal alam dengan cadangan terbesar di dunia. Saat ini aspal Buton berjumlah 694 juta ton dengan kadar bitumen 15-35% ditaksir dapat melayani kebutuhan aspal nasional untuk menyuplai pembangunan jalan nasional selama 330 tahun dengan asumsi kebutuhan aspal nasional sebesar 2 juta ton/tahun.
“Apakah kita akan bersuka cita menyambut 1 abad aspal Buton, atau justru bersedih karena pemerintah belum juga mampu mendayagunakan anugerah Tuhan ini dengan maksimal dan optimal untuk kemajuan bangsa dan negara ini?” tanya LaNyalla.
Aspal Buton akan genap berusia 100 tahun atau 1 abad pada tahun 2024. Namun LaNyalla merasa Indonesia belum bisa memaksimalkan potensi alam yang ada di Bumi Seribu Benteng tersebut karena lebih banyak melakukan impor untuk kebutuhan aspal dalam negeri.
“Karena sampai hari ini pemerintah membangun infrastruktur jalan tanpa menggunakan aspal Buton. Dengan segudang alasan, termasuk tidak efisiennya aspal Buton. Sehingga lebih baik pemerintah melakukan impor aspal minyak,” ucapnya.
Menurut LaNyalla, upaya-upaya Pemerintah dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan aspal Buton masih kurang tepat sasaran dan tidak menyentuh inti substansi dari permasalahan yang sebenarnya.
“Yang selalu menjadi perhatian Pemerintah adalah bagaimana mengoptimalkan produksi aspal Buton untuk mengurangi impor aspal minyak. Pada saat ini produksi aspal Buton dalam bentuk granular adalah tidak lebih dari 70.000 ton per tahun,” ujar LaNyalla.
Sedangkan kebutuhan aspal Nasional adalah 1,5 juta ton per tahun. Akibatnya lebih dari 1 juta ton per tahun, Indonesia masih harus memenuhi kebutuhan aspal dari aspal minyak impor.
“Kalau pun sekarang ini Pemerintah berhasil mengupayakan untuk mengoptimalkan produksi aspal Buton granular dari 70.000 ton per tahun, misalnya menjadi 350.000 ton per tahun. Maka tetap saja Indonesia masih akan harus terus mengimpor aspal minyak sebesar 650.000 ton per tahun,” sebutnya.
Ditambahkan LaNyalla, Indonesia memang bisa mengurangi sebagian impor aspal minyak dari 1 juta ton per tahun menjadi 650.000 ton per tahun. Hanya saja upaya-upaya tersebut dianggap masih kurang tepat sasaran dan tidak menyentuh inti substansi.
“Karena nyatanya kita masih tetap menjadi importir aspal minyak. Kita masih belum mampu berswasembada aspal. Dan aspal Buton pun masih belum mampu menjadi ‘Tuan Rumah di Negeri sendiri’,” kata LaNyalla.
Menurutnya, peringatan 1 abad aspal Buton seharusnya menjadi tahun bersejarah. Momen tersebut menjadi tonggak nasionalisme sebagai bangsa Indonesia dengan menjadikan aspal Buton sebagai pengganti aspal minyak impor.
“Hal itu seharusnya bisa dilakukan dengan visi besar kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Terutama dengan cadangan deposit aspal Buton yang sangat melimpah, dan mampu menggantikan aspal minyak impor yang jumlahnya sebesar 1 juta ton per tahun,” urai LaNyalla.