Tribun

Senator Filep Minta Pempus Hingga Pemda Sinergis Kawal Implementasi Otsus di Daerah

UU Otsus harus berjalan sesuai peruntukannya dan tepat sasaran menjawab kebutuhan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP).

Editor: Content Writer
Senator Filep Minta Pempus Hingga Pemda Sinergis Kawal Implementasi Otsus di Daerah
DPD RI
Senator Papua Barat Filep Wamafma 

TRIBUNNEWS.COM - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma SH., M.Hum., meminta kepada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka memastikan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dan peraturan pelaksanaannya terimplementasi dengan baik.

Filep Wamafma berpendapat UU Otsus harus dapat dilaksanakan dan berjalan efektif pada tahun 2022 mendatang. Menurutnya, pasca UU Otsus maupun Peraturan Pemerintah disahkan maka diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan harus memastikan UU Otsus berjalan sesuai peruntukannya dan tepat sasaran menjawab kebutuhan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP).

“Pasca disahkan, tentu menjadi harapan baru bahwa kehadiran undang-undang ini memberikan jaminan baik dalam tata kelola pemerintahan maupun kebijakan afirmasi-afirmasi kepada orang asli Papua, juga masyarakat adat di Papua sebagai salah satu subjek paling utama dalam konteks Otonomi Khusus,” ujar Filep, Jumat (12/11/2021).

“Bagi saya sebagai Senator dari Papua Barat dan juga sebagai tim penyusun RUU maupun pengesahan dan juga RPP hingga Peraturan Pemerintah meminta agar pemerintah pusat segera melakukan upaya dan langkah-langkah konkrit agar kebijakan otonomi khusus tepat sasaran dan dilaksanakan di tahun 2022,” katanya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini menyampaikan, setidaknya terdapat 3 hal substansial yang seyogianya segera dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama, kaitan dengan perencanaan anggaran berbasis otonomi khusus. Menurutnya, dalam hal ini adalah kementerian keuangan, pemerintah daerah dan jajarannya sudah harus melakukan melaksanakan suatu skema baru terkait dengan pengalokasian anggaran dana otonomi khusus baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, dengan perencanaan anggaran Otsus untuk pendidikan yang rinci diharapkan mulai tahun ajaran baru di tahun 2022 tidak ada lagi orang asli Papua yang menempuh pendidikan tetapi dibebankan biaya.

“Hal yang mendasar pertama adalah terkait alokasi dana Otonomi Khusus untuk sektor pendidikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan jaminan terkait penyelenggaraan pendidikan setingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak hingga di tingkat perguruan tinggi. Artinya bahwa ada skema anggaran yang harus dibahas bersama-sama antara pemerintah provinsi berdasarkan kewenangan pengelolaannya dengan pemerintahan kabupaten/kota,” jelasnya.

Kemudian, yang kedua berkaitan dengan jaminan kesehatan. Menurut Filep, dalam bidang kesehatan juga dibutuhkan skema yang mampu menerjemahkan amanat UU maupun dalam peraturan pemerintahnya yang dengan tegas memberikan kepastian bahwa pemerintah menjamin kesehatan orang asli Papua dengan memberikan dukungan dan membebaskan dari segala macam biaya kesehatan.

“Perencanaan anggaran Otsus sudah seharusnya dipahami oleh SKPD-SKPD terkait termasuk kebijakan tata kelola dana kesehatan bagi orang asli Papua harus dirumuskan dengan baik. Bagaimana langkah dan cara yang tepat sehingga alokasi dana kesehatan tidak lagi seperti 20 tahun lalu yang seolah belum nampak hasilnya,” ujarnya.

Yang ketiga adalah berkaitan dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk Papua Barat yakni bagi 7 suku di teluk Bintuni. Menurut Senator Filep, masyarakat adat 7 suku di teluk Bintuni adalah pihak yang memperoleh hak berdasarkan amanat undang-undang dan amanat Peraturan Pemerintah bahwa 10 persen dari hasil migas diperuntukkan bagi masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa pemerintah seyogyanya dapat bergerak cepat melaksanakan amanat UU. Sehingga tidak selalu reaktif hingga masyarakat yang bergerak menuntut haknya dipenuhi.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas