Tribun

Temui Ketua DPD RI, Aktivis Permahi Tolak IKN dan Penundaan Pemilu

LaNyalla Mattalitti menyatakan sejak awal menolak penundaan pemilu dan DPD RI telah menyuarakan secara lantang agar pemilu tetap berjalan di 2024

Editor: Content Writer
zoom-in Temui Ketua DPD RI, Aktivis Permahi Tolak IKN dan Penundaan Pemilu
DPD RI
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti bersama aktivis Permahi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) dengan tegas menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (18/3/2022). 

Permahi juga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. 

Saat menemui aktivis Permahi, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M Nero serta Kepala Biro Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol dan Kepala Biro Humas DPD RI Mahyu Darma.

Dari Permahi, hadir Ketua DPN Permahi Syaiful Salim, Sekjen DPN Permahi Andi M, Bidang Advokasi Permahi Meky Yadi Saputra, Sekretaris LKBH DPN Permahi A Tri Priyo Wicaksono, Bidang Media dan Publikasi DPN Permahi Eko Prasetyo dan Kabid Diklat DPN Permahi Deshandra Yusuf. 

ketua DPN Permahi, Syaiful Salim, menjelaskan lembaganya telah membuat kajian secara mendalam terhadap persoalan yang telah diputuskannya tersebut. Pertama, mengenai pemindahan IKN Nusantara, Syaiful menyebut IKN merupakan pusat ekonomi, selain ibu kota. 

"Sebagai pusat ibu kota dan pusat ekonomi, DKI Jakarta menyumbang 56 persen PDB. Maka, akan ada pemindahan besar-besaran ke Kalimantan, dengan pendatang yang begitu banyak," katanya. 

Menurutnya, dalih pemerataan pembangunan dapat terbantahkan. Bahkan, hal tersebut menunjukkan jika program pemerintah tak berjalan dengan baik. 

"Dalih pemerataan pembangunan saya kira absurd. Secara sosiologis dan geografis terbantahkan. Ada dana DAU dan DAK serta UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah. Dana-dana tersebut untuk pemerataan pembangunan daerah. Secara tidak langsung, pemindahan ibu kota mengesampingkan program yang sudah dijalankannya sendiri," kata dia. 

Syaiful menilai dari aspek urgensi, tak ada alasan kuat ibu kota dipindahkan. 

Soal penundaan pemilu, Syaiful bersikukuh agar pemilu dilaksanakan sesuai agenda, yakni tahun 2024. 

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas