TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfasilitasi Rapat Koordinasi terkait pembangunan Bandara Bali Utara, di Ruang Rapat DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/3/2023). Sejauh ini pembangunan Bandara tersebut belum ada kejelasan, padahal sudah berproses sejak 2016.

Hadir dalam rapat koordinasi Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Iwan Erwanto, Direktur PT BIBU Agus Sujono, Nyoman Shuida dan David Irwan serta Corporate Secretary PT BIBU Artha Bangun. 

Hadir juga para tokoh adat Bali, Raja Klungkung Ida Dalem Semara Putra, AA Ngurah Ugrasena (Penglingsir Puri Singaraja, Buleleng) dan AA Ngurah Kakarsana (Penglingsir Puri Blahbatuh, Gianyar).

Dari Kementerian Perhubungan hadir  Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara, Nafhan Syahroni dan Kabag Perencanaan Dirjen Hubungan Udara, Feby Oki. 

Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II yang juga anggota DPD RI dari Lampung, Bustami Zainudin, Anggota DPD dari Bali Made Mangku Pastika dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M. Nero dan Brigjen Pol Amostian.

Ketua DPD RI menjelaskan DPD RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas utama mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam kebijakan dan regulasi dalam tataran nasional. 

"Kami menerima aspirasi dari daerah terkait rencana pembangunan bandara internasional Bali Utara yang sampai sekarang belum juga terealisasi," katanya saat membuka rapat.

Harapan DPD RI, rencana pembangunan bandara tersebut mendapat dukungan dari Kementerian dan lembaga lainnya serta dukungan akademisi perguruan tinggi, tokoh-tokoh adat dan masyarakat Bali lainnya.

"Bagi kami, terpenting adalah keberadaan  Bandar Udara di Bali Utara sangat penting karena diyakini akan menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi Bali secara menyeluruh," ujar dia.

Direktur PT BIBU, Iwan Erwanto mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan segera memutuskan penetapan lokasi bandara. Sejauh ini, kata Iwan, pihaknya sudah berupaya maksimal supaya pembangunan bandara segera terealisasi.

"Suka tidak suka, atau fardhu ain kalau saya menyebutnya, bandara di Bali Utara harus ada. Makanya kami berharap Pemerintah segera menurunkan penlok (penetapan lokasi) pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara di pesisir Kubutambahan, Kabupaten Buleleng," tukasnya.

Bahwa, lanjutnya, Bali membutuhkan bandara baru untuk melengkapi Bandara Ngurah Rai yang letaknya di selatan Pulau Bali. Selama ini perekonomian terpusat di selatan Bali. Makanya ketimpangan tersebut harus dihilangkan, salah satu caranya dengan keberadaan Bandara di wilayah Utara.

"Keberadaan Bandara akan mengungkit perekonomian di sekitarnya. Artinya pembangunan bandara di Bali utara sudah pasti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya. 

Satu hal lagi yang ditekankan Iwan, pihaknya sudah siap membangun dengan pendanaan dan segala kelengkapannya. Bahkan pihaknya yakin dalam 3 tahun bisa selesai.