TRIBUNNEWS.COM - Pasca melakukan pengawasan ke Arab Saudi, Komisi VIII DPR menilai bahwa hingga saat ini persiapan pelaksanaan haji tahun ini belum memuaskan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid yang menyoroti lemahnya persiapan perlindungan dan keamanan jamaah. Padahal setiap tahunnya banyak jamaah yang hilang atau diserobot jamaah lain dalam bis shalawat sering terjadi.

"Belum ada skema sama sekali terhadap upaya perlindungan dan keamanan jamaah. Komisi VIII DPR meminta Kemenag segera bekerjasama dengab TNI/Polri untuk hal ini," kata Sodik melalui pesan singkat, Senin (11/4/2016).

Permasalahan lain yang menjadi perhatian Sodik adalah tim verifikasi catering yang dirasa kurang profesional. Akibatnya, semakin sulit menemukan perusahaan catering yang memenuhi standar kelayakan makanan.

"Karena kriteria dan proses rekrutasi yang lemah hanya 50 % perusahaan tahun lalu yang bisa dipakai lagi. Ganti tim rekrutasi catering," ujarnya.

Selanjutnya, Komisi VIII juga meminta tim penyediaan bis bekerja lebih cepat untuk mendapatkan bis terbaik yang tersedia di Arab Saudi. Bis produksi tahun 2010-2015 dianggap paling layak untuk digunakan.

Persoalan lain yang perlu perhatian khusus adalah negosiasi biaya tenda dengan pondokan Arofah, Muzdalifah, Mina.

"Komisi VIII dalam kunjungan kerja kemarin sengaja mengundang dubes RI datang dari Riyadh untuk bertemu dengan tim guna membahas beberapa masalah haji termasuk peran dubes untuk bicara dengan kerajaan Arab Saudi agar menekan muasasah untuk tidak menaikan harga dengan semena-mena," imbuhnya.

Sofik pun mengatakan bahwa pihaknya meminta agar bis disediakan bagi seluruh pondokan yang jaraknya di atas 1 kilometer.

"Hal yang paling mengkhawatirkan bagi komisi VIII adalah sosialisasi semua sikon lapangan haji termasuk sosialisasi persyaratan dan pondokan kepada calon jamah dan petugas haji Indonesia," tuturnya.