TRIBUNNEWS.COM - Tim Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sodik Mudjahid didampingi 12 anggota melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kunjungan ini dalam rangka menghimpun pendapat dan saran berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Haji 2018.

Dalam kaitan ini, Komisi VIII mengusulkan perubahan kurikulum manasik haji untuk penyelenggaraan haji 2018 dengan lebih menekankan pada aspek teknis di lapangan selama melakukan ibadah tersebut.

"Selama ini kami menilai pelatihan manasik haji hanya terfokus pada pelatihan doa-doa pada saat menjalankan ibadah haji saja. Padahal ada aspek penting lain yang harus dikuasai calon jamaah haji di lapangan," kata Sodik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, belum lama ini.

Menurut Sodik, selain memberikan bimbingan aspek ritual ibadah melalui manasik haji, pemerintah masih memiliki kewajiban memberikan pengetahuan mengenai area dilaksanakannya ibadah haji. Selain itu, pelatihan kesiapan mental serta akhlaq calon jamaah juga harus diberikan.

Lebih lanjut Sodik mengatakan, bahwa dalam kurikulum manasik haji ke depan diharapkan dapat mencakup 30 persen pelatihan ritual ibadah, 30 persen informasi medan, serta 40 persen kesiapan mental dan akhlaq.

"Kalau sekarang 90 persen hanya memuat ritual saja," ujarnya.

Usulan itu, sambung politisi Gerindra ini, telah disampaikanke Kementerian Agama, namun pihak tersebut meminta penangguhan hingga dua tahun yang akan datang. Sebab buku-buku materi manasik haji untuk dua tahun ke depan telah terlanjur dicetak.

"Kementerian Agama minta waktu dua tahun lagi," imbuh Sodik.

Sementara itu Politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq menambahkan kurikulum manasik haji ke depan diharapkan dapat lebih menyoroti hal teknis yang paling mendetail seperti bagaimana menggunakan kunci kamar hotel, menggunakan lift, menggunakan WC duduk, hingga pengunaan air di hotel.

Selain pembenahan kurikulum manasik haji, menurut dia, Kementerian Agama juga perlu melakukan evaluasi dan monitoring kepada Kepala Regu (KARU) dan Kepala Rombongan (KAROM) guna memastikan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan, pelayanan, serta perlindungan kepada jamaah haji.

"Dengan demikian jamaah haji Indonesia tidak tersesat dan tidak menjadi korban dari rapuhnya sistem dan ketidakpahaman antara Kepala regu dan Kepala Rombongan," kata Maman. (Pemberitaan DPR RI)