Anggota V DPR Minta Angkutan Laut Maksimalkan Koordinasi dan Pengawasan
Tim Kunjungan Spesifik (Kunker) Komisi V menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan dalam angkutan lebaran,sehingga tidak terjadi kecelakaaan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kunjungan Spesifik (Kunker) Komisi V mengadakan kunjungan ke Pelabuhan utama Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/6).
Dalam kunjungannya, DPR mengadakan pertemuan dengan jajaran Ditjen Hubla, Pelindo IV, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Makassar, PT Pelni, BMKG dan SAR.
Di sela-sela pertemuan, anggota Komisi V DPR, Fauzih Amro menekankan perlunya koordinasi dan pengawasan dalam menangani angkutan lebaran tahun 2016, sehingga tak lagi terbiasa hanya lakukan evaluasi sesudah bencana.
“Karena itu menurut saya UU sudah ada, Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sudah ada, tinggal pengawasan dan kedisplinan supaya arus mudik dan balik ini berjalan maksimal,” ungkap Fauzih Amro bersama Tim Komisi V juga berkesempatan melalukan pengecekan ke dalam kapal “ Bukit Siguntang” yang dipersiapkan angkutan lebaran di Indonesia Timur.
Berdasarkan pengecekan, operator maupun regulator menjelaskan bahwa tidak ada kendala, baik di Kementerian Perhubungan, Pelni maupun BMKG dan Basarnas.
Lebih lanjut, Fauzih menegaskan kembali pentingnya koordinasi dan pengawasan karena kecelakaan bersumber dari ketidakdisiplinan, keteledoran dan kelalaian masing-masing bandara dan pelabuhan.
“Kami Komisi V melakukan fungsi pengawasan. Sebelum ada kejadian atau terjadi bencana, mohon koordinasi antara operator dan regulator dimaksimalkan plus pengawasannnya,” ujarnya mengingatkan.
Kehadiran Tim Kunspek Komisi V, kata Fauzi, guna memastikan tranportasi berjalan dengan baik di H-10 dan H+10. Jangan sampai laporannya bagus, namun kenyataannya tidak.
Anggota Tim Kunspek lainnya, Cucun Ahmad Syasurijal juga menekankan perlunya pengecekan armada atau kapal laut dengan standar pengecekan yang jelas.
Ia mempertanyakan, dengan teknologi kian canggih apa sudah dipasang JPS sehingga navigasinya terus berjalan tahu di mana posisi kapal.
“Saya sarankan semua kapal pakai JPS sehingga bisa diketahui posisi dan segera melakukan pertolongan,” ujarnya.
Terkait pentingnya koordinasi dan pengawasan, anggota lainnya, Hamka B. Kadi menambahkan, perlunya mengendalikan sistem, menambah sisi pengawasan dan pengendalian transportasi lebaran.
“ Pengendalian itu menentukan sistem berhasil atau tidak. Oleh sebab itu, pengawasan dan pengendalian perlu ditingkatkan,” katanya. (Pemberitaan DPR RI)
