TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merayakan hari jadi ke-71 pada 29 Agustus 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Keahlian menyelenggarakan kegiatan Forum Parlemen Indonesia.

Mengusung tema “71 Tahun DPR RI dan Kinerjanya”. Diskusi ini mengupas apa kelemahan dan solusi yang dapat dilakukan.

Hadir sebagai pembicara Pengamat Politik dan Hukum Margarito Kamis, Pengamat Politik Djayadi Hanan, Dosen STAINU Agus Sunyoto, di Ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (25/8/2016). 

Diskusi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan prokontra namun juga menghasilkan solusi perbaikan yang konstruktif.

Diskusi ilmiah ini menjadi ajang memberikan pemikiran dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan DPR.

Ini berkaitan dengan perbaikan kelembagaan, penyempurnaan mekanisme kerja maupun perubahan pemikiran yang aplikatif menjadi hal yang penting bagi kemajuan bangsa dan khususnya DPR.

Melalui diskusi yang melibatkan masyarakat luas, diharapkan DPR mempunyai tradisi pemikiran ilmiah, tidak hanya berfikir dari perspektif politik, tetapi juga kegiatan yang nantinya dapat melibatkan publik dengan peserta disesuaikan dengan tema yang ada.

“ Diharapkan agar anggota DPR nantinya mempunyai tradisi berfikir secara ilmiah. Model seperti ini telah didiskusikan dan disepakati oleh Pimpinan DPR sebagai suatu forum yang nantinya bisa melibatkan anggota anggota dan elemen masyarakat,” kata Kepala BKD K. Johnson Rajagukguk.

Menurutnya, tema ini sesuai dengan peringatan hari jadi DPR yang akan ditandai Rapat Paripurna penyampaian laporan kinerja DPR.

Dilihat dari persepsi publik tidak bisa dipungkiri bahwa aspirasi masyarakat terhadap kinerja DPR masih rendah dan ada kelemahan.

Maka diskusi ini akan mengupas apa kelemahan dan solusi yang dapat dilakukan, contohnya berkaitan dengan legislasi yang sampai dengan pertengahan tahun 2016, capaiannya tidak sampai 20 Undang-Undang, padahal targetnya adalah 50 Undang-Undang.

“Untuk itu perlu formula sistem legislasi, mungkin perlu dikembalikannya kepada pola GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) 5 Tahun. Program legislasi disusun selama 5 tahun, namun harus diubah Undang-Undangnya,” papar Johnson. 

Di bidang pengawasan,  sering disoroti kurang bermanfaat dan hasil pemeriksaan BPK kurang ditindaklanjuti, tetapi perlu disadari juga bahwa kinerja dewan telah banyak yang dilakukan demi kepentingan bangsa. Banyak anggota DPR yang berintegritas dan berdedikasi tinggi.

Johnson mengemukakan, ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara perlu dipulihkan dan keprihatinan ini seharusnya menjadi milik bersama.

Untuk itu, seluruh pemerhati parlemen diharapkan mencari solusi terhadap permasalahan ini.

“Tidak lagi mengkritik di luar,  marilah bersama-sama memberikan solusi terbaik bagaimana memberikan kontribusi sehingga kinerja Dewan semakin meningkat, dan pengertian Dewan sebagai representasi rakyat bisa terwujud,” katanya. (Pemberitaan DPR RI)