TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Saat kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke Nusa Tenggara Barat, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis meminta Ditjen Cipta Karya dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) saling bersinergi membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

"Tadi kita kunjungi KEK Mandalika, kita minta pada Cipta Karya untuk lakukan sinergi dengan ITDC," ujar Fary kepada Parlementaria pada Jumat, (23/09/2016).

Hal itu dimaksudkan agar tidak ada tumpang tindih diantara keduanya.

"Supaya nanti tidak ada tumpang tindih tentang mana yang akan dibangun oleh ITDC, dan mana yang didukung oleh Cipta Karya," ujarnya.

Politisi Gerindra ini pun akan membahas hasil kunspek ini dalam rapat kerja Komisi V dengan Kementerian PU-PERA.

“Dari hasil Kunspek Komisi V ini, kami nanti akan bahas dengan Kementerian PU, khususnya Ditjen Cipta Karya,” paparnya.

Ia pun menegaskan bahwa DPR akan terus memberikan dukungan terhadap KEK Mandalika, karena ini salah satu kawasan yang belum mendapatkan dukungan dalam rangka pengembangan masyarakat di NTB.

“Tentu kami akan berikan dukungan karena kawasan ekonomi yang belum mendapatkan dukungan dalam rangka pengembangan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Komisi V juga akan memberikan dukungan terhadap kawasan di sekitar ITDC, sehingga  masyarakat di sekitar ITDC tidak merasa ketinggalan.

“Kita minta Cipta Karya untuk mengembangkan pemukiman dan lingkungannya, sehingga tak merasa ada gap antara ITDC dengan masyarakat sekitarnya,” jelasnya.

Terkait dengan permintaan dari Bupati Lombok Tengah untuk membangun Bendungan Mujur untuk segera dilakukan, Komisi V akan mendukungnya agar dapat memberikan manfaar bagi daerah sekitar.

“Tadi ada satu permintaan dari Bupati berkaitan rencana Bendungan Mujur yang berharap bisa lakukan dan nanti akan memberikan manfaat di daerah sekitarnya. Karena kita sudah pernah bahas, tapi pembebasan lahannya harus dituntaskan dulu. Kalau di 2017 ini pembebasan lahan tak ada masalah tentu kita akan berikan dukungan dan dorongan untuk diwujudkan di tahun 2018. Tapi diselesaikan dulu permasalahannya,” pungkas Fary. (Pemberitaan DPR RI)