TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dalam menghadapi people power "Aksi Bela Islam 4 November", seluruh aparat diminta jangan bertindak represif., namun menganggap masyarakat itu sebagai anak dari bangsa.

"Jangan represif menghadapi mereka, intinya mereka turun ke jalan, tidak lain dan tidak bukan karena menyangkut penegakkan hukum terhadap penistaan agama. Saya yakin dan percaya Presiden mestinya sangat perhatian dalam hal ini," kata Politisi F-PKS ini disela-sela Kunker Komisi III DPR di Banda Aceh, Senin (31/10/2016).

Ditambahkannya, presiden tidak boleh seakan-akan mata tidak melihat, kuping menjadi tuli dengan gerakkan masyarakat yang begitu besar.

Begitu juga Kapolri, lanjutnya, dalam penegakkan hukum benar-benar bisa menerima aspirasi demonstrasi masyarakat terhadap penegakkan hukum.

Menurut Politisi Dapil Kalimantan Selatan I ini, masyarakat melakukan aksi turun ke jalan karena penegakan hukum belum dirasakan adil.Kita menghimbau juga kepada masyarakat yang turun, jangan sampai terjadi anarkis. Semoga suara masyarakat bisa disambut oleh lembaga penegak hukum khususnya kepolisian.

Aboe Bakar juga mendukung Pimpinan DPR yang akan ikut turun dalam aksi tersebut.

"Tak mengapa pimpinan turun, mereka kan wakil rakyat, wajar kalau mengawal rakyat," ujarnya.

Selain itu, Komisi III DPR juga prinsipnya tidak akan tinggal diam dalam kasus penistaan agama ini, apalagi melibatkan banyak orang dan sudah menjadi isu nasional.

Kami akan agendakan raker dengan Kapolri dimasa sidang berikutnya. Aksi bela Islam ini akan dihadiri ratusan ribu umat Islam dari berbagai penjuru tanah air pada hari Jumat, 4 November 2016. Unjuk rasa kali ini dikenal dengan istilah Aksi Bela Islam II. (Pemberitaan DPR RI)