Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi X DPR: Pengembangan Pendidikan Vokasi Perlu Penelitian Khusus

Kemendikbud juga didorong untuk memasukkan substansi pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional.

Komisi X DPR: Pengembangan Pendidikan Vokasi Perlu Penelitian Khusus
Dok Humas UNS Solo
Tim riset program studi D3 Farmasi Sekolah Vokasi UNS Solo sedang meracik hand sanitizer, Senin (16/3/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) untuk meneliti khusus mengenai pendidikan vokasi, yang selanjutnya dijadikan dasar perumusan kebijakan.

Selain itu, Kemendikbud juga didorong untuk memasukkan substansi pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI dengan eselon I Kemendikbud diantaranya Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud.

RDP ini membahas mengenai keadaan pendidikan vokasi di Indonesia, serta arah kebijakan dan program vokasi Kemendikbud kedepannya.

Baca: Pak Nadiem Makarim, Perhatikan Juga Nasib Siswa Vokasi Selama Pandemi Covid-19

“Kita ingin semuanya evidence -ased. Begitu banyaknya penelitian yang telah dilakukan harus menjadi dasar penentuan pembangunan vokasi yang memang menjadi salah satu fokus utama Kemendikbud di periode ini. Mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografisnya, semua harus ada justifikasi dan argumennya,” ungkapnya melalui siaran pers yang dikutip dari situs resmi DPR RI, Jumat (8/5/2020).

Masuknya rencana pembangunan pendidikdan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional sangatlah penting, demi menjamin keberlangsungan rencana tersebut secara jangka panjang. “Jika tidak ada grand design-nya yang memiliki kekuatan hukum, ini sangat rentan untuk tidak berlanjut di periode selanjutnya jika menterinya berubah.

Baca: Komisi X DPR Nilai Pendidikan Vokasi Belum Jawab Kebutuhan Industri

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengajak agar semuanya berkomitmen untuk kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia. Cetak biru pendidikan vokasi harus dibuat dengan benar-benar mementingkan kualitas, mempertimbangkan arah perkembangan zaman, dan berbasis data.

Tak lupa, Hetifah mengingatkan perlunya Kemendikbud untuk menerbitkan kebijakan khusus pendidikan vokasi selama masa pandemi ini.

Baca: SMK Pondok Pesantren dan Sekolah Vokasi Disebut Sangat Terbantu Oleh Kartu Prakerja

“Karena masih belum adanya ketidakpastian kapan kita akan keluar dari masa pandemi ini, Kemendikbud harus menyiapkan skenario-skenario juga untuk anak SMK dan pendidikan vokasi lainnya. Karena rata-rata mereka belajar berbasis praktik, tidak bisa hanya teori secara daring. Harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas.” pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas