TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan persetujuannya atas pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang akan mengurangi impor. Namun Sudin juga mengkritik pernyataan tersebut, karena ternyata implementasinya di lapangan justru tidak seperti yang diharapkan. Seperti Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih, hingga saat ini masih belum dibatasi.

“Hari ini, RPIH Bawang Putih masih satu juta ton lebih, kenapa tidak dibatasi. Kebutuhan kita berapa. Contoh, 500 ribu, lalu yang diproduksi di dalam negeri misalkan 100 ribu, artinya cukup 400 ribu saja yang diimpor. Tetapi kita harus yakin dahulu apakah produksi kita mencapai 100 ribu. Kalau memang yakin, maka setop dan infokan kepada semua importir. Dan sampai hari ini saya belum mendapat laporan tentang wajib tanam,” tandas Sudin dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/8/2020).

Baca: Ada Pegawai Terpapar Covid-19, Kementan Pastikan Tidak Lockdown

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan bahwa ada optimisme dari pemerintah dalam menghadapi Covid-19 ini. Dikatakannya, bidang pertanian adalah garda terdepan yang mampu menyelamatkan bangsa ini.

Tetapi karena para petani itu bukan kaum terorganisir dan yang jarang bikin opini di media, maka seringkali tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari negara.

 “Hari ini di kalangan buruh yang gajinya di bawah 5 juta rupiah mendapat bantuan alokasi dana sebesar Rp 600 ribu setiap bulan. Tetapi buruh tani yang notabene penghasilannya tidak mencapai satu juta per bulan justru tidak menjadi bagian yang mendapatkan subsidi. Padahal merekalah garda terdepan untuk menyelesaikan bangsa ini. Bangsa ini masih bisa aman kalau kebutuhan pokoknya masih tersedia,” ucap Dedi.

Baca: Meski Ada Covid-19, Kementan Pastikan Ketersedian Pangan untuk Masyarkat Indonesia Tetap Terjaga

Ia mengingatkan, hal yang harus disikapi secara bersama-sama adalah, para petani genjot diri pada hari ini untuk menanam kembali pada musim tanam yang ketiga, tetapi di lapangan ternyata pupuk urea tidak ada. “Apakah salah dalam pendistribusian, penghitungan, atau subsidinya yang belum sampai ke pabrik pupuk. Oleh karenanya, mohon hal ini dijelaskan secara komprehensif, karena hampir semua wilayah mengalami hal yang sama,” tuturnya. (*)