DPR Tegaskan Urgensi Multilateralisme Tangani Covid-19
DPR RI melihat pandemi Covid-19 sebagai ujian sejauh mana ketangguhan ‘Universal Health Coverage’ (UHC) sebuah negara.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengingatkan urgensi kerja sama multilateral melalui ‘Universal Health Coverage’ (UHC) atau Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta di tengah pandemi Covid-19.
Fadli mengungkapkan, pandemi Covid-19 merupakan alarm bagi ihwal pentingnya pemenuhan UHC sebagai bagian dari komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara global menuju seluruh penduduk dunia yang lebih sehat pada tahun 2030.
Terlebih, sambung Fadli, tahun lalu para pemimpin dunia juga telah menyatakan komitmennya atas UHC. Pemaparan tersebut disampaikan Fadli usai menghadiri mengikuti konferensi virtual yang dihelat ‘Asian-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health’ (APPFGH), di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020). Konferensi tersebut membahas tema ‘Investing in Universal Health Coverage for the Future’. Turut hadir, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera.
“UHC sudah menjadi keputusan politik. Parlemen dipastikan menjadi yang terdepan dalam upaya pencapaian UHC melalui keputusan politiknya. Pandemi Covid-19 merupakan momentum tepat untuk lebih fokus berinvestasi pada kesehatan. Sekarang, waktu yang tepat untuk meninjau ulang rencana kita dalam merealisasikan UHC. Menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan saat pandemi sebagai prioritas adalah adalah langkah awal berkomitmen kuat terhadap UHC,” ujar Fadli.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyatakan, DPR RI melihat pandemi Covid-19 sebagai ujian sejauh mana ketangguhan UHC sebuah negara. Secara khusus di Indonesia, menurut Fadli, pandemi Covid-19 merupakan sinyal pesan untuk peningkatan jaring pengaman kesehatan nasional atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Di sisi lain, DPR RI juga menegaskan kembali urgensi kerjasama regional dan global dalam penanganan pandemi termasuk ketersediaan vaksin Covid-19 di masa mendatang.
“Kerja sama multilateral sangat dibutuhkan. WHO harus mampu mengelola itu termasuk ketersedian vaksin di masa mendatang. Tidak boleh ada satu negara pun yang tertinggal. Parlemen sebagai representasi masyarakat punya potensi besar dalam menyatukan masyarakat dunia untuk menangani wabah ini,” pungkas Fadli.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyoal ihwal peran WHO dalam mengatasi kesenjangan antar negara terkait pelayanan kesehatan.
Termasuk. penanganan pandemi Covid-19. Politisi Fraksi PKS tersebut juga meminta WHO agar lebih proaktif mengorganisasi kerja sama multilateral dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti diketahui, konferensi yang dihelat forum anggota parlemen se-Asia Pasifik dan WHO itu diikuti 37 peserta. Konferensi mendiskusikan urgensi UHC di tengah pandemi Covid-19. (*)