Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi X DPR Sebut Guru Harus Divaksin Sebelum Pemberlakukan PTM

Baru sebanyak 300 guru mendapat penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama di Salatiga.

Komisi X DPR Sebut Guru Harus Divaksin Sebelum Pemberlakukan PTM
TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Staf Sekolah SMP N 5 Semarang sedang melakukan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya akan di mulai 5 April 2021. Sesuai hasil rapat untuk jumlah siswa yang masuk dibatasi 50 persen dari kapasitas sekolah. Untuk pelajar kelas XII masuk pukul 8.30 WIB sampai 10.30 WIB, kelas XIII pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB dan untuk kelas IX di mulai pukul 07.30 WIB sampai 09.30 WIB, Rabu (24/3/21). (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyarankan sebaiknya pemerintah memvaksin seluruh guru sebelum diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM)

Menurut Fikri, persoalan vaksinasi bagi guru yang belum menyeluruh menjadi kendala utama diberlakukannya PTM.

“Makanya sekarang, kita harus meminta masukan semua pemangku kepentingan pendidikan termasuk dokter anak. Lalu, kuota vaksinasi guru harus dipenuhi pemerintah," tandas Fikri di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke SMP 2 Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (1/4/2021).

Di samping itu, tambah Fikri, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang ada sekarang dinilai tidak maksimal, banyak siswa yang tidak memahami pelajaran.

Baca juga: PTM Terbatas Bisa Dilaksanakan Sekarang Jika Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan Sudah Divaksin

Terlebih lagi hal yang tidak kalah penting persoalan pendidikan karakter terhadap siswa selama PJJ tidak ada panutan.

“Nah, berdasarkan survei yang dilakukan sekira 60-80 persen orangtua maupun siswa di Salatiga menyetujui PTM. Tapi masalahnya vaksin, jadi kalau bisa kuota vaksin untuk guru ini jelas seperti halnya bagi TNI maupun Polri," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada bulan Januari 2021, 63,9 persen sekolah masih melaksanakan belajar dari rumah (BDR), sebanyak 31,1 persen sekolah sudah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dikombinasikan dengan belajar dari rumah, dan baru 5,0 persen sekolah yang melakukan PTM secara penuh.

Data menurut kondisi wilayah dan jenis satuan pendidikan, menunjukan bahwa di daerah tertinggal 40,7 persen sekolah masih melaksanakan BDR, 43,3 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR, dan 16,1 persen sekolah melakukan PTM.

Baca juga: Jelang PTM, PMI Fasilitasi Rapid Antigen 350 Guru di Blora

Daerah nontertinggal, 64,8 persen sekolah masih melakukan BDR, 30,6 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR dan 4,6 persen sekolah yang sudah melaksanakan PTM.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Yuni Ambarwati mengakui baru sebanyak 300 guru mendapat penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama. Meskipun demikian, ditargetkan dalam waktu dekat ini akan ada jatah vaksinasi bagi guru.

Karenanya apabila PJJ terus diperpanjang pendidikan karakter bagi siswa akan menurun termasuk minat belajarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga, Siti Zuraidah, mengaku baru sekitar 300 tenaga pendidik yang akan mengikuti PTM telah disuntik vaksin dosis pertama. Dia mengungkapkan, kendala yang terjadi selama ini karena kekurangan stok vaksin. Vaksin yang diberikan ke tenaga pendidik lanjutnya, merupakan jatah untuk warga lansia. (*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas