TRIBUNNEWS.COM - Tim Pengawas Haji DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, melakukan tinjauan ke sejumlah titik pemondokan jamaah di kota Makkah, Sabtu (24/6/2023).

"Timwas DPR akan memantau pelaksanaan Ibadah haji tahun ini. Kami menurunkan tim sampai lima kelompok untuk memantau akomodasi di beberapa sektor yang akan kita kunjungi. Ada teman-teman yang di bidang kesehatan, ada bidang transportasi, ada catering, ada juga sumber daya manusia," ujar Marwan.

Politisi PKB ini menjelaskan Timwas Haji DPR RI yang dipimpinnya akan meninjau beberapa sektor yang kita kunjungi, ada sektor 1 meliputi Jawa Barat sebagian Banten, kemudian sektor 9 sekarang ini diisi dari sebagian Sumatera Utara dan sebagian dari DKI Jakarta.

"Pada dasarnya, layanan pemerintah terhadap jamaah haji sudah cukup memadai untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah. Baik itu hotel, kemudian kesempatan beribadah, fasilitas kesehatan, bisa menjangkau jamaah. Kami tadi sampai melihat kamar-kamar di dalam hotel-hotel itu, Kalaupun di dalamnya itu ada sampai 5-6 bed (tempat tidur) yang dihuni oleh para jamaah, tapi itu sesuai dengan ukuran kamar. Kalau ukuran kamarnya kecil hanya 4 tempat tidur, yang besar 6 tempat tidur, jadi tidak ada persoalan dengan angka, sebetulnya itu ketercukupan ruangan. Tentu saja, kalau ruangannya besar yang akan berakibat hanya kamar mandi, antriannya lebih panjang," urai Marwan.

Namun demikian, Legislator Dapil Sumatera Utara II juga memberikan catatan beberapa hal atas hasil tinjauan, pertama mengenai ibadah, nanti perlu perbaikan. Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari, maka 40 hari ini harus memadai untuk seluruh jamaah mendapatkan kesempatan 'arbain' di Madinah.

Kali ini temuan Timwas Haji DPR mendapatkan beberapa kelompok jamaah yang tidak dapat arbain karena di sana (Madinah) itu hanya waktu yang terpakai 8 hari.

"Karena 8 hari keterlambatan pesawat maka kurang dari 40 waktu solat berjamaah tidak dapat arbain. Ada yang memang cukup karena 8 harinya jadi tersisa, karena itu ada perlu perbaikan karena harinya 40, ya mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah. Supaya jamaah ini merasa tenang, merasa puas bahwa mereka bisa arbain," jelas Marwan.

Yang kedua, catatan kami khususnya makanan, ada kesepakatan dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan satu hari sesudah wukuf di Arafah disiapkan makan.

Kita tetap menyediakan makanan, tapi keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, maka itu ditiadakan.

Kami menemukan di beberapa sektor itu diselesaikan perkloter atau perombongan bahwa mereka bisa memesan di lingkungan hotel ini. Harganya juga lumayan murah, ada yang hanya 12 riyal sampai 20 riyal, lumayan juga lauknya.

Umpamanya lauknya itu ada kangkung, ada bayam, ada ayam, sambalnya juga terasa. Itu cukup murah, tapi kami menduga bahwa ini kalau disiapkan lewat katering tidak juga bisa memadai kalau melayani sampai 26 ribu orang dalam satu hotel. Itu harus diselesaikan dengan perkloter.

"Masa -masa yang akan datang kemungkinan untuk itu boleh kita sepakatkan nanti bersama pemerintah untuk menyiasati supaya menghindari asupan yang diberikan berupa indomie atau apa namanya. Kalau makan pop mie, kalau sudah dua kali makan hanya diasupi dengan pop mie dan indomie, kita khawatir ya kesehatan jamah kita menurun dan bahkan bisa mencret. Itu harus kita hindari. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jamah, bahwa mereka punya siasat lah untuk itu," tandasnya.

Yang ketiga, catatan kita mengenai jamah lansia, apalagi kita senang dengan tagline -nya pemerintah bahwa tahun ini layanan kita Haji Ramah Lansia. Ramah Lansia itu bukan hanya tagline saja sebetulnya kita maksudkan, kita berkeinginan Ramah Lansia itu masuk di dalam akomodasi, konsumsi, dan lain -lain.

Umpamanya penempatan para jamah tidak di level (lantai) tinggi, ditempatkan di yang tidak terlalu tinggi atau di lantai-lantai bawah lah. Tapi karena sebagian besar jamah lansia berkebutuhan ini tidak ada pendamping, itu harus mengikuti rombongannya sendiri.

"Kita juga menemukan tadi di beberapa kamar ada yang lansia berkebutuhan khusus, itu karena kerelaan dari para jamah satu kelompoknya. Bahwa kebutuhannya di kamar khusus itu di kamar mandi itu diselesaikan oleh teman-temannya satu kelompok. Tentu kalau disebutkan keberatan kah jamah itu, tentu keberatan. Tapi dari sisi kemanusiaan, sisi ibadah, mereka tetap melakukannya itu dengan ikhlas. Mereka kerjakan mengganti popok, menyiram dan lain -lain. Pastinya kan bukan tugas jamah sendiri, tapi karena ada jamah berkebutuhan khusus itu mereka lakukan. Itu satu sisi yang positif dari jamah kita bahwa kerelaan para jamah asal yang membantu itu luar biasa. Saya mengapresiasi jamah -jamah kita yang berada di dalam satu kamar ada yang lansia berkebutuhan khusus itu ditangani dengan baik itu tidak mudah," tandas Marwan.

Kemudian mengenai kesehatan di pemondokan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini melihat sebetulnya dari sisi antisipasi sudah cukup. Tadi ada sebutannya posko kesehatan satelit, itu berada di kloter-kloter di hotel -hotel. Tapi selain itu ada pos -pos kesehatan, ada kesehatan dakar dan lain -lain.

"Saya kira beberapa catatan memang perlu untuk perbaikan kita. Kemudian kami di DPR, ke depan akan membuat perhajian kita ini lebih baik, mempercepat proses. Sekarang daftar tunggu kita sudah cukup panjang, melelahkan sekali bagi jamah untuk menunggu. Ada yang 40 tahun kalau di tempatnya Pak Samsun Niang, 47 tahun itu terlalu lama menunggu. Kami lagi mau merancang seperti apa cara mempercepat seperti itu. Maka setelah kita lihat kunjungan-kunjungan seperti ini tentu sebagian kita merasa bergembira, jamah terlayani dengan baik, sebagian lagi kita catat untuk perbaikan ketahun-tahun mendatang," pungkasnya.

Kunjungan Timwas Haji DPR RI ke pemondokan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga diikuti oleh Anggota DPR antara lain Samsu Niang, Delmeria, Saifullah Tamliha, Yandri Susanto, Heru Widodo, Endang Maria Astuti, T. A. Khalid, Gilang Dhiela Fararez, Eva Yuliana, Moh. Rano Al Fath.