TRIBUNNEWS.COM — Komisi VI DPR RI menyoroti tantangan pasokan gas dan ketergantungan impor bahan baku, sebagai hambatan utama dalam pengembangan industri pupuk nasional.

Hal ini dikemukakannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI yang dihadiri sejumlah BUMN strategis, ke Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/6/2025).

“Intinya ada dua tantangan besar, yaitu ketersediaan gas dan harga gas. Saat ini, sekitar 70 persen biaya produksi pupuk ditentukan oleh dua faktor ini,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

Menurutnya, ketersediaan gas menjadi faktor penentu dalam pemilihan lokasi pembangunan pabrik pupuk nasional.

“Apakah pabrik akan dibangun di Kalimantan atau Aceh, itu sangat tergantung pada pasokan gas dan biayanya,” jelasnya.

Kendati demikian, Andre menyebut cadangan gas nasional cukup tersedia dan bahkan ditemukan sumber-sumber baru. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antar-komisi di DPR agar dukungan terhadap BUMN bisa maksimal.

“Kami di Komisi VI akan berkomunikasi dengan Komisi terkait, yakni Komisi XII, untuk mendorong BUMN mendapatkan jaminan pasokan dan harga gas yang wajar,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain isu gas, Andre juga menyoroti ketergantungan Pupuk Indonesia terhadap bahan baku impor, seperti fosfor.

“Bahan baku pupuk seperti fosfor dan lain-lain memang sebagian besar masih diimpor, misalnya dari Yordania. Tapi insya Allah, bahan-bahan seperti itu masih bisa kita dapatkan karena sudah ada kerja sama puluhan tahun,” katanya.

Dengan dua tantangan utama tersebut, Andre menegaskan pentingnya dukungan konkret kepada Pupuk Indonesia agar dapat menjalankan program dengan baik, efisien, dan tepat sasaran.

Baca juga: Dukung Percepatan Akses Listrik di Kaltim, Eko Patrio: Komisi VI Siap Bantu Pengawasan dan Anggaran