Kasus Kekerasan Daycare Berulang, Eva Monalisa: Negara Harus Bertindak Tegas
Politisi dari PKB itu menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun
Editor:
Content Writer
TRIBUNNEWS.COM – Kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak (daycare) kembali mencuat dan dinilai sebagai sinyal serius lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia.
Sebelumnya, kasus serupa sempat terjadi di Sawangan pada 2024, yang melibatkan penyiraman air panas terhadap balita. Kini, dugaan kekerasan kembali terjadi di daycare Little Aresha, Yogyakarta, dengan sedikitnya 53 anak menjadi korban.
Anggota DPR RI, Eva Monalisa, menilai kejadian berulang ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan indikasi kegagalan sistem perlindungan anak.
“Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi indikasi kegagalan sistem perlindungan anak yang serius dan berulang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.
Menurutnya, jika kasus serupa terus berulang dari Depok hingga Yogyakarta, maka terdapat persoalan mendasar dalam sistem pengawasan daycare di Indonesia.
“Ini bukan lagi soal oknum, tetapi kegagalan sistem. Ketika jumlah korban mencapai puluhan anak, itu menunjukkan kegagalan kolektif, baik pengelola, pengawas, maupun regulasi,” tegasnya.
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit nasional terhadap seluruh daycare di Indonesia, guna memastikan standar keamanan dan perlindungan anak benar-benar terpenuhi.
Selain itu, Eva juga mendorong penerapan standar ketat bagi pengasuh dan operasional daycare, termasuk pengawasan real-time melalui CCTV yang dapat diakses secara transparan oleh orang tua.
Tak hanya itu, ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku dan pengelola yang lalai, serta pembentukan sistem pengaduan yang cepat dan responsif di seluruh daerah.
“Kasus daycare bukan lagi soal oknum, tapi kegagalan sistem pengawasan dan perlindungan anak. Negara harus hadir dengan regulasi ketat, pengawasan nyata, dan sanksi tanpa kompromi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kasus ini harus menjadi titik balik dalam pembenahan sistem perlindungan anak di Indonesia.
“Jika negara gagal melindungi anak di ruang yang seharusnya paling aman, maka kita sedang menghadapi krisis perlindungan anak yang nyata,” pungkasnya.
Baca juga: Bagaimana Nasib Ratusan Anak Korban Little Aresha Daycare? Pemkot Yogya Jamin Tak Bakal Terlantar
Baca tanpa iklan