TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dan Wakilnya Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) malam. 

Kedatangan Tito bertujuan meminta MK sesegera mungkin mengunggah salinan putusan dismissal sengketa hasil Pilkada 2024 di situs MK RI. 

Baca juga: Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, HNW: Apa Tidak Berdampak Terhadap Kinerja Presiden Prabowo?

Putusan dismissal adalah putusan untuk menyeleksi perkara yang tidak layak dilanjutkan. 

Adanya tahapan ini karena lembaga peradilan maupun hakim, tidak boleh menolak sebuah perkara kendati sejak awal perkara itu tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

Adapun MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025. 

"Jadi kalau MK sudah mutus langsung meng-upload itulah yang kami bicarakan tadi. Saya memohon kepada Ketua, 'Pak untuk kecepatan, supaya mereka sudah mulai bekerja untuk rakyat nih, yang 296 tambah yang dismissal, saya nggak tahu berapa jumlahnya ini dilantik serentak dan kemudian mereka bekerja, itu kalau mau kecepatan semua kita harus kerja sama," kata Tito di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

"Begitu selesai, putusan tolong di-upload di website ya," kata Tito.

Koordinasi percepatan pengunggahan salinan putusan ini dimaksudkan agar KPU daerah bisa langsung menetapkan kepala daerah terpilih dan mengusulkan pelantikannya ke DPRD.

Baca juga: Wamendagri Bima Arya: Perubahan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah Akan Diputuskan Pekan Depan

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin juga disebutnya sudah menyanggupi agar KPUD dapat menetapkan dan mengusulkan paslon kepala daerah terpilih dalam kurun 1 hari. 

Tahapan berikutnya DPRD akan mengusulkan ke pemerintah pusat. Usulan ini diperkirakan memakan waktu 1 sampai 2 hari. 

Nantinya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) akan mengurus penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, sedangkan tingkat kabupaten/kota akan diurus Mendagri lewat penerbitan SK. 

"Setelah itu masuk ke Pemerintah Pusat, kalau untuk Gubernur kan Keppres, nanti Mensesneg yang mengurus, kalau untuk yang Bupati Walikota itu adalah SK Mendagri," jelasnya.

Tito memperkirakan tahapan di tingkat pemerintah pusat paling lama menghabiskan waktu 4 hari. 

Secara total sejak putusan dismissal dibacakan hingga terbitkan Keppres maupun SK Mendagri, Tito memperkirakan memerlukan waktu 12 hari untuk para kepala daerah terpilih dapat dilantik.