TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski Arab Saudi belum mengumumkan kepastian maupun teknis pelaksanaan ibadah haji 2021 bagi negara luar, pemerintah Indonesia terus menyiapkan berbagai skenario keberangkatan.

Di antaranya adalah masalah vaksinasi Covid-19 sebagai syarat haji.

Dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut pihaknya tengah mengusahakan mendapatkan vaksin Johnson & Johnson untuk digunakan oleh para calon jemaah haji asal Indonesia.

Arab Saudi kabarnya memang mewajibkan calon jemaah haji untuk divaksin sebelum tiba di Tanah Suci.

Di sisi lain, mereka juga membatasi hanya ada empat vaksin yang disebut-sebut menjadi syarat diperbolehkannya jemaah haji luar negeri masuk ke Saudi.

Empat vaksin itu yakni AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna.

Sedangkan vaksin buatan China yang dipakai Indonesia seperti Sinovac dan Sinopharm, tidak/belum masuk daftar.

"Terkait vaksin yang tadi disampaikan ada 4 vaksin ini, saya kira mungkin yang kompeten menjawab soal vaksin ini adalah Kemenkes," kata Menag yang akrab disapa Gus Yaqut itu, Senin (31/5/2021).

"Dari isu ini kami sudah merespons bersama Kemenkes, kami sudah mengusahakan untuk bisa mendapatkan 1 dari 4 vaksin yang disyaratkan, kita dapat Johnson & Johnson," tambahnya.

Mengapa Johnson& Johnson? Gus Yaqut menyebut karena 3 jenis vaksin lainnya yang menjadi syarat bagi para calon jemaah haji sulit dilakukan.

Baca juga: Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Penjelasan Soal RI Tak Dapat Kuota Haji

AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna, membutuhkan dua dosis dalam rentang waktu tertentu.

Sementara Johnson & Johnson hanya memerlukan satu dosis suntikan.

"Karena kalau dilihat 3 vaksin yang lain ini agak sulit secara teknis kita gunakan untuk jemaah haji. Johnson & Johnson hanya sekali shoot. Kita atas ikhtiar bersama Kemenkes sudah dapat komitmen untuk bisa mendapatkan vaksin untuk jemaah haji," ujarnya.

Pernyataan Menag ini berbeda dengan penjelasan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.

Ia mengatakan vaksin Johnson & Johnson belum termasuk dalam daftar vaksin yang akan digunakan di Indonesia.

"Iya. Belum termasuk dalam Permenkes," kata Nadia, Senin (31/5/2021).

Yang dimaksud Nadia adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020 yang mengatur penetapan jenis vaksin untuk program vaksinasi gratis.

"Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd, sebagai jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," demikian bunyi salah satu poinnya.

Sedangkan vaksin berbayar atau gotong royong harus di luar 6 vaksin di atas.

Lantas, apakah RI saat ini betul-betul bisa mengadakan vaksin Johnson & Johnson dalam waktu dekat?

"Pesan saja belum. Kita harus menunggu rekomendasi BPOM dan ITAGI," ungkap Nadia.

Ibadah haji 2021 sendiri akan jatuh pada Juli 2021.

Surat Kemenkes Arab Saudi yang beredar pekan lalu merekomendasikan haji tahun ini diikuti 45 ribu jemaah luar negeri.

Hanya saja, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Arab Saudi atas rekomendasi itu.

Gus Yaqut memastikan tiap langkah terkait persiapan ibadah haji selalu berkoordinasi dengan Presiden Jokowi.

Gus Yaqut mengatakan ia akan segera berkomunikasi dengan Presiden Jokowi untuk membahas kepastian haji 2021.

Baca juga: UPDATE Haji 2021: Arab Saudi Belum Beri Kepastian, Pemerintah Usahakan Vaksin Johnson & Johnson

"Komunikasi dengan Presiden tentu kami akan lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nanti setelah rapat ini akan kita komunikasi dengan Presiden agar kita bisa segera mengambil langkah yang paling pas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini," ujarnya.

Rencananya Gus Yaqut akan bertemu Jokowi pada Rabu (2/6/2021) ini.

Ia mengatakan akan menyampaikan perkembangan situasi terkait haji kepada Jokowi.

Dia pun meminta waktu kepada Komisi VIII untuk bersabar menunggu keputusan apa yang akan diambil.

"Saya akan sampaikan situasinya seperti apa, kita sudah menyiapkan, situasinya seperti apa, dan para anggota Komisi VIII ini keinginan atau harapannya seperti apa. Saya mohon waktu untuk disampaikan pada Presiden," ujarnya.

Dia pun berharap setelah berkomunikasi dengan Jokowi, Kemenag dapat memiliki keputusan terbaik.

Menurut Gus Yaqut, Indonesia harus membuat keputusan terkait pelaksanaan haji, karena harus ada sejumlah persiapan jika ternyata haji dibuka untuk Indonesia.

"Keputusan ada di pemerintah Saudi Arabia. Namun tentu kita tidak boleh berpangku tangan. Teknis kita sudah siapkan dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Marwan Dasopang (anggota DPR), kita juga harus membuat keputusan atas ibadah haji ini," kata Gus Yaqut.

Lebih lanjut, politikus PKB itu menuturkan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan ibadah haji.

"Semua kita kerahkan, bahkan saya juga komunikasi, kementerian agama komunikasi dan minta tolong kepada Kemlu dan kami intens berkomunikasi untuk melalui jejaring yang luar negeri memastikan soal penyelenggaraan ibadah haji ini," tandas Gus Yaqut.

Di sisi lain Kemenag juga telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan ketat yang akan digunakan jika Arab Saudi sudah memberikan kepastian terkait haji 2021.

Gus Yaqut mengatakan sebelum berangkat para jemaah akan dikarantina selama 3 hari di asrama haji dan melakukan swab antigen mandiri.

"Pra keberangkatan skenario kita, jemaah akan dikarantina di asrama haji selama 3 x 24 jam sebelum kedatangan, di asrama haji jemaah harus terlebih dahulu menjalani swab antigen secara mandiri," kata Gus Yaqut.

Setelah itu para jemaah akan melakukan tes swab PCR sebelum berangkat ke Arab Saudi.

Baca juga: Kepastian Jemaah Indonesia Bisa Berangkat Haji Dimumkan 1 Hingga 2 Hari Kedepan

Jika positif jemaah akan melakukan isolasi mandiri di asrama haji.

"Menjelang keberangkatan dilakukan tes PCR swab jika negatif jemaah haji dapat di berangkatkan ke Arab Saudi. Namun jika positif akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji," kata dia.

Setelah tiba di Arab Saudi, para jemaah akan dikarantina lagi selama 3 hari di hotel dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar.

Di hari kedua, jemaah kan tes swab PCR dan dapat melaksanakan ibadah jika dinyatakan negatif.

"Tiba di Arab Saudi jemaah haji akan dikarantina 3x24 jam di hotel dengan kapasitas maks 2 orang per kamar. Setelah 2x24 jam jemaah haji tes PCR swab jika negatif bisa laksanakan ibadah umrah jika positif akan isolasi mandiri," kata dia.

Selama ibadah haji, ia mengatakan pemerintah Arab Saudi juga menerapkan protokol kesehatan ketat di seluruh rangkaian ibadah di Masjidil Haram bagi atau tawaf.

Ia juga mengatakan setelah kembali ke Indonesia, para jemaah akan kembali melakukan isolasi mandiri dan swab PCR.

Jika negatif, jemaah dapat kembali ke rumah masing-masing.

"Tiba di Tanah Air jemaah haji akan dikarantina 5 hari di asrama haji dan akan PCR test," ujar dia.(tribun network/mam/dod)