Menag Pimpin Rakor Persiapan Penyelenggaraan Haji 2025, Tim Diminta Bekerja Berdasarkan Standar
Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan agar tim bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi.
Rakor membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.
Baca juga: Buka Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji 1446 H/2025 M, Kemenag Cari Petugas yang Profesional
Rakor dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Gugun Gumilar dan Bunyamin, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRi Jeddah Nasrullah Jasam.
"Kita melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji di tahun mendatang," ujar Nasaruddin melalui keterangan tertulis, Senin (25/11/2024).
"Kita mempersamakan wawasan dan visi ke depan Kemenag, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah," tambah Nasaruddin.
Rapat diawali dengan laporan terkait evaluasi, timeline, dan progres persiapan penyelenggaran haji.
"Insya Allah kami bekerja sama dengan BP Haji Gus Irfan, BPKH, Dubes RI, Konjen RI. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita berharap pelaksanaan haji yang akan datang akan lebih rapi dan lebih ideal," ujar Nasaruddin.
Nasaruddin berpesan agar tim bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.
Baca juga: Wamenag Singgung Kesuksesan Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 Saat Acara Maulid Nabi di Kemenag
Dia berharap kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal.
"Kita juga harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan Arab Saudi. Sebab urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia. Kita harus berkolaborasi dengan Pemerintah Saudi Arabia. Jadi harus ada simetris antara Kebijakan Kemenag RI dan Kementerian Haji di Saudi," katanya.
Laporan disampaikan secara bergantian oleh Dubes RI Abdul Aziz, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, dan Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary.
Berikutnya Kepala BP Haji Gus Irfan mengenalkan badan yang dipimpinnya dan progres penyiapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) nya.
Nasrullah misalnya, melaporkan sejumlah kebijakan baru yang diberlakukan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2025, antara lain kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan, serta kontrak paket khusus (transportasi dan akomodasi Masyair), bagi petugas haji di Masyair.
Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid menyampaikan perkembangan persiapan tim layanan luar negeri.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dari sisi pendanaan.
Sementara Konjen RI Yusron Ambary menyampaikan terkait tugas pelindungan jemaah, sosialisasi beragam jenis visa haji, dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
"Kita mau belajar dari pengalaman masa lampau dan Insya Allah kita juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di masa mendatang. Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini akan melahirkan pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang," pungkas Nasaruddin.
Tim Penyedia Layanan Haji rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi.