TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurang baiknya komitmen dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co atau Mashariq menjadi masalah utama buruknya layanan haji tahun ini. 

Terkait hal tersebut, Anggota Amirul Hajj dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Machendra Setya Atmaja mengatakan insiden seperti katering, transportasi atau air, bisa saja melebar seandainya menteri agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya tidak langsung turun menangani persoalan tersebut. 

Baca juga: Komisi VIII DPR Pastikan Kualitas Pelayanan Haji Tahun 2023 Ditingkatkan

Sebab, Gus Men sapaan akrab Menteri Agama dengan perangkatnya termasuk Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH), dikatakan Machendra hanya sebatasi meminimalkan risiko lebih besar karena pengelolaan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina ) di bawah kendali penuh Mashariq.

Langkah Menag melakukan koordinasi dengan meminta Dirjen PHU dan yang lain melakukan akselerasi dengan terus menekan pihak Mashariq, apa yang terjadi di Armuzna bisa diatasi dengan cepat. 

Seperti saat mengorganisir bus yang terlihat lamban mengangkut jamaah saat pagi di muzdalifah sehingga berimbas pada keterlambatan pendorongan jamaah ke Mina.

Baca juga: Hari Ini, 6.682 Jemaah Haji Indonesia Kembali ke Tanah Air

Begitu juga ketika Mashariq selaku penyelenggara haji dari Arab terlambat menyediakan katering untuk jamaah dan tempat tidur yang terbatas. 

"PPIH melakukan langkah taktis dengan mendatangkan mashariq dan meminta jaminan saat itu dengan tidak mentolerir keterlambatan distribusi makanan maupun penyediaan tempat yang sesuai dengan jamaah," katanya, Rabu(5/7/2023).

"Beruntung Gus Menteri dan jajarannya termasuk Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umrah bertindak cepat dan tegas berkoordinasi langsung dengan Mashariq dan menekan mereka untuk memperbaiki kinerjanya," tambah Machendra.

Stafsus Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menambahkan, ketersediaan makanan yang tepat waktu, distribusi air dan tempat tidur yang layak bagi jemaah haji menjadi dasar lancarnya ibadah bagi jamaah. Mungkin, bagi sebagian jamaah tidak lancarnya fasilitas sebagai bagian dari ujian kesabaran ibadah, sehingga memilih bersabar. 

"Tetapi dibalik itu adalah ketidakmampuan Mashariq yang telah ditunjuk gagal merealisasikan hal yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia,"ujar Machendra.

Ditegaskan Machendra, langkah Gus Men dan jajarannya menekan dan memberikan ultimatum pada mashariq sudah tepat. PPIH juga jangan lagi lagi memberikan toleransi pada hal yang dinilai kasuistik.

"Jemaah mungkin dapat menerima karena menganggap ujian, tetapi sebagai amirul hajj Gus menteri harus memberikan jaminan lancarnya beribadah bagi jamaahnya," ujar Machendra.

Menurut dia, karena haji ramah lansia ini akan menjadi dasar pelayanan lansia Haji di masa mendatang maka penting memberikan penekanan dalam beberapa hal untuk tahun depan. Seperti, pentingnya screening kesehatan baik jasmani maupun psikis karena akan berpengaruh pada penanganan di lapangan.

Selain itu, perlunya pendamping lansia atau yang risiko tinggi dari keluarga dapat dipertimbangkan dibua kembali.

"Karena banyak dari petugas ingin melayani maksimal jamaah lansia tapi menjadi canggung karena bukan mahram atau perihal lain," pungkas Machendra.(Willy Widianto)