Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama masih melakukan kajian dalam menetapkan istitha'ah kesehatan jemaah haji.

Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, mengatakan pihaknya sudah mempelajari pola dari penyelenggaran haji tahun ini.

Kemenag saat sedang dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengatur regulasinya istitha'ah kesehatan jemaah haji.

"Perlu kita ketahui bahwa sektor istithaah kesehatan ini cukup bervariatif tergantung dari sisi ketahanan fisik dan kemandirian jemaah dalam melakukan kegiatan sehari-harinya," ujar Hilman melalui keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Pengamat Soroti Jemaah Haji 2023 Pergi ke Tanah Suci Tanpa Antre

Hilman juga meminta Bank Penerima Setoran (BPS) untuk mengawal persiapan haji.

Menurut Hilman, jika jemaah saat melakukan screening kesehatan tidak memenuhi standar, maka jemaah dilarang untuk melakukan pelunasan.

"Jadi screening kesehatan dahulu sebelum pelunasan. Apa yang terjadi jika tidak lulus tes kesehatan? maka jemaah akan ditunda keberangkatannya sampai jemaah dapat memenuhi standar kriteria kesehatan yang dibutuhkan. Peran KBIHU juga sebagai penjelas dan meyakinkan jemaah nantinya jika tidak lulus tes," tutur Hilman.

Dirinya mengatakan kewajiban memiliki kesehatan yang prima juga merupakan syarat dari haji.

Sehingga, kata Hilman, jemaah haji wajib memiliki kesehatan yang prima dalam melaksanakan ibadah haji.

"Haji termasuk dalam rukun islam, wajib jika mampu. Mampu dalam hal apa? finansial dan kesehatan, karena jika dua hal ini hilang salah satunya, maka jemaah nantinya akan kesulitan saat menjalani ibadah haji disana. Kondisi terberat jemaah dalam mengandalkan fisik bukan di Indonesia, tetapi di Arab Saudi saat melakukan ibadah haji," tutur Hilman.

Ia berharap proses standarisasi istithaah kesehatan bisa menemui titik terang.

Sehingga jemaah dapat terjaga dan mandiri saat menjalani ibadah di Arab Saudi.