Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk pelaksanaan haji mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memastikan akan berkolaborasi dengan BPH untuk penyelenggaraan haji.

Baca juga:  Rekrutmen Petugas Haji 2025 Segera Dibuka, Simak Syarat Tambahannya

"Kalau kolaborasi pasti. Kita kolaborasi ke Kemenag, ke Kementerian Keuangan, dengan Badan Penyelenggara Haji, semuanya kita kolaborasi dengan parlemen juga," ujar Fadlul usai Forum Haji Internasional atau International Hajj Fund Forum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Fadlul mengaku belum mendapatkan informasi terkait kepastian peleburan lembaganya ke dalam BPH.

Dia memastikan hingga saat ini BPKH masih tetap independen dalam pengelolaan dana jemaah haji.

"Masih belum dapat informasi. Sampai saat ini sih masih independen. Sampai sekarang masih tetap berdiri sendiri ya," katanya.

Dirinya menyerahkan kepada Pemerintah dan DPR terkait lembaga yang menangani haji.

Menurut Fadlul, penyelenggaraan haji diserahkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Sampai sekarang kita masih tetap independen sendiri, tapi ke depannya tergantung dari Pemerintah bagaimana dan parlemennya bagaimana karena kan semua harus berdasarkan undang-undang," tutur Fadlul.

Baca juga: BPKH Rumuskan Strategi Pengelolaan Dana Haji yang Efisien dan Efektif

"Nanti kita lihat setelah hasil revisi itu seperti apa. Ke depannya seperti apa," tambahnya.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025, Fadlul mengaku belum mendapatkan informasi besaran totalnya.

Meski begitu, BPKH siap untuk menyediakan pembiayaan haji pada tahun 2025.

"Kita sampai sekarang belum dapat info ya kira-kira berapa total biaya hajinya. Jadi nanti seberapa pun ya kita sudah siapkan lah semuanya untuk keberangkatan di tahun 2025," pungkasnya.